maiwanews – Meskipun sudah berkali-kali dibantah oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, wacana dan isu tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tidak juga surut termasuk dari relawan pendukung Jokowi sendiri.
Terkait wacana Presiden tiga periode, berhembus kencang rencana amendemen ke lima UUD 1945 yang di dalamnya juga terdapat ide memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menggantikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta Abraham Lunggana, alias Haji Lulung, mempertanyakan kepentingan siapa di balik rencana amandemen tersebut.
“Kita mau melakukan amandemen kelima (UUD 1945) untuk apa, siapa yang punya kepentingan, oligarki atau rakyat Indonesia?” kata Lulung di Jakarta, Minggu (19/9/2021).
Menurut Lulung, masyarakat patut mempertanyakan untuk kepentingan siapa wacana amendemen dengan agenda menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dan memasukkan PPHN menggantikan GBHN.
Khusus perpanjangan masa jabatan, Lulung bertanya apakah akan dilakukan dengan Pemilu atau tidak. Jika perpanjangan masa jabatan Presiden dilakukan dengan Pemilu dan terdapat keyakinan petahana kembali menang, kata Lulung, patut diduga terdapat indikasi rencana kecurangan.
Karena itu Lulung berharap agar wacana amandemen tersebut apalagi jika agendanya membahas masa jabatan presiden dan memasukkan PPHN, disudahi.
.
