maiwanews – Unit militer pelaku kudeta di Sudan membebaskan Perdana Menteri Abdalla Hamdok menyusul berbagai tekanan internasional. Tasnim News Agency Rabu 27 Oktober melaporkan, pernyataan dari kantor Hamdok perdana menteri dan istrinya telah dibebaskan sejak sehari setelah militer melakukan kudeta dan menahannya beserta beberapa pejabat lainnya.
Hamdok dan istri dapat kembali ke rumah di Kota Khartoum, ibu kota Sudan, namun di bawah pengawasan ketat. Pejabat lainnya masih tetap ditahan dan belum diketahui lokasinya.
Sebelumnya berbagai tekanan datang untuk pembebasan Hamdok. Amerika Serikat menegaskan akan menangguhkan bantuan, sedangkan Uni Eropa mengeluarkan ancaman serupa.
Sekjen PBB (Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa) Antonio Guterres dalam akun Twitter-nya mengutuk aksi kudeta dan menuntut pembebasan Hamdok.
Hari Selasa para demonstran pro demokrasi kembali turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi sambil memblokir jalan-jalan di ibu kota dengan barikade darurat dan membakar ban. Sehari sebelumnya aksi massa berujung pada meninggalnya empat pengunjuk rasa. Ditengarai korban tewas akibat peluru tajam.
Sebelum pembebasan Hamdok, pemimpin kudeta Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan militer terpaksa untuk turun tangan untuk menghindari perang saudara. Jenderal mengatakan Hamdok telah ditahan untuk keselamatannya, di rumahnya sendiri, dan akan dibebaskan.
Selain Hamdok, peberapa pejabat juga ditangkap pada hari Senin. Menurut al-Burhan, sebagian dari mereka telah menghasut pemberontakan dalam angkatan bersenjata. Para pejabat itu akan diadili, jika terbukti tidak bersalah, dan kemudian dibebaskan jika terbukti tidak bersalah.
Al-Burhan berjanji untuk secara bertahap memulihkan layanan internet dan komunikasi setelah mengalami gangguan pada saat kudeta. Namun Otoritas Penerbangan Sipil mengatakan pihaknya menangguhkan semua penerbangan dari dan ke bandara Khartoum hingga 30 Oktober.
Sebelum kudeta pecah, tanda-tanda perpecahan terlihan di antara pemimpin sipil. Sebuah kelompok bernama Gerakan Keadilan dan Kesetaraan menyalahkan pemerintahan Hamdok atas pengambilalihan militer. Dikatakan beberapa pejabat telah memonopoli pengambilan keputusan dan menolak untuk terlibat dalam dialog.
Menteri Keuangan Gibreil Ibrahim, pemimpin kelompok tersebut menyuarakan dukungan terhadap militer, namun mendesak untuk mengakhiri status darurat. Gibreil Ibrahim menilai seharusnya militer menunjuk pemerintahan sipil untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. (z)
