Prabowo Bahas Pengelolaan Keuangan Negara dengan PPATK

maiwanews – Presiden Prabowo Subianto Minggu, 3 Mei 2026, menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan berlangsung sejak siang hingga malam hari, dihadiri antara lain oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Agenda ini merupakan bagian dari koordinasi rutin pemerintah dalam penguatan tata kelola keuangan negara.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan tersebut masuk dalam agenda bulanan Presiden bersama PPATK.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulisnya.

Pembahasan difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah,” kata Seskab Teddy.

Dalam diskusi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara akuntabel serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Presiden juga menegaskan setiap anggaran bersumber dari keuangan publik harus disalurkan secara tepat sasaran serta dikelola secara bertanggung jawab. Pelaksanaan program turut diarahkan berjalan tepat waktu agar manfaat segera dirasakan masyarakat.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” tulis Seskab Teddy.

Melalui koordinasi bersama PPATK, pemerintah berupaya memastikan seluruh aliran dana pada tingkat pusat hingga daerah dapat dipantau secara ketat. Kebijakan fiskal diharapkan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (rep03/z/BPMI Setpres)