maiwanews – Mahfud MD dengan tegas menyatakan secara pribadi menolak usul perpanjangan masa jabatan presiden hingga lebih dari dua periode seperti yang diwacanakan Ruhut Sitompul.
“Kalau saya ikut memutuskan, maka saya akan tolak usulan itu,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.
Mahfud menilai, usulan perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi secara substansi akan memendam bibit-bibit perusakan terhadap demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud di sela-sela acara Seminar Nasional Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65 MPR RI di gedung DPR.
Mahfud mengingatkan, amandemen pertama pada tahun 1999 justru untuk membatasi periode jabatan presiden. Jadi sangat aneh jika melakukan amandemen untuk merubah hasil amandemen untuk satu persoalan.
Ini tidak terkait soal Presiden itu baik atau tidak. “Betapapun bagus orang itu, masa jabatannya harus dibatasi. Tidak boleh diperpanjang,” kata Mahfud menegaskan.
Persoalan masa jabatan Presiden kembali ramai ketika Ketua Divisi Bidang Hubungan Masyarakat Partai Demokrat Ruhut Sitompul melemparkan wacana mengandemen UUD 45 untuk merubah batasan masa jabatan Presiden yang hanya dua tahun.
Sejumlah kalangan menganggap bahwa wacana itu hanya manuver Ruhut Sitompul untuk sekedar semacam uji publik.
