Pindah Ibukota Untuk Penyebaran Pembangunan

maiwanews – Tim Visi Indonesia 2033 berpandangan, pemindahan Ibu kota ke luar pulau Jawa penting untuk penyebaran pembangunan dan kesejahteraan terutama ke kawasan Timur Indonesia.

Sejauh ini, menurut Adrinof, pemerintah belum menanggapi serius wacana ini. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengatakan akan mengkaji usulan tersebut.

“Presiden hanya mengatakan akan mengkaji. Tetapi, ini kan memang gayanya Presiden. Akan mengkaji, akan mengkaji, tanpa tindak lanjut dengan membentuk tim yang akan mengkaji atau berdiskusi serius tentang usulan ini,” kata Andrinof.

Menurut Adrinof, selama Jakarta masih dijadikan pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis, maka tidak akan pernah ada harapan bagi daerah lain untuk berkembang dan maju.

Hal tersebut diungkapkan Andrinof A Chaniago yang juga Koordinator Visi Indonesia 2033, dalam diskusi ‘Pemindahakan Ibu kota ke Kalimantan’, di Jakarta, Minggu, 22Agustus 2010 sore.

Sementara itu di kesempatan sama, anggota Tim Visi Indonesia 2033, M. Jehansyah Siregar mengatakan, untuk menjajaki usulan ini, sebenarnya hanya butuh keberanian pemerintah jika ingin membangun Indonesia yang lebih baik.

Secara ekonomis, pemindahan Ibu kota yang diprediksi menghabiskan biaya sekitar Rp 50 hingga Rp 100 triliun, akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan kerugiannya, misalnya kerugian akibat kemacetan Jakarta yang diprediksi mencapai Rp 20 triliun setiap tahunnya.

Pembiayaan sebesar hingga Rp100 triliun diusulkan, bisa dianggarkan dalam 10 tahun anggaran. Jika proses pemindahan butuh 10 tahun, maka setiap tahun, APBN mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun.

Dengan segudang persoalannya yang kompleks seperti banjir dan macet, Visi Indonesia 2033 menganggap bahwa Jakarta tidak lagi layak menjadi Ibu kota negara Indonesia.