maiwanews – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mengkritisi banyaknya calon anggota legislatif (caleg) tidak mengindahkan masalah lingkungan dalam melakukan kampanye. Direktur Eksekutif WALHI Aceh Muhammad Nur TP mengatakan banyak pohon jadi korban aktifitas kampanye para caleg di negeri Serambi Mekkah tersebut.
“Fakta lapangan menunjukkan para caleg dengan mudah menempelkan foto dan harapan pada batang pohon bernyawa”, demikian disampaikan Muhammad Nur. Menurutnya, pohon seharusnya dihargai sebagai tumbuhan bernyawa dan memiliki hak atas lingkungan hidup. Dari sisi agama, pohon-pohon dikaakan juga bermustajab kepada Allah SWT.
Lebih lanjut Muhammad Nur mengatakan “jika belum terpilih saja sudah melukai pohon, bagaimana jika sudah terpilih nantinya”. Sikap caleg seperti itu dianggap menunjukkan bahwa mereka tidak menjadikan sumber daya alam sebagai isu strategis dalam visi dan misi mereka. Muhammad Nur menekankan bahwa konflik Aceh berkepanjangan selama 32 tahun lalu berangkat dari ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam antara pusat dengan propinsi Aceh.
Pihak Walhi Aceh berharap para caleg dalam melakukan aktiftas kampanye secara terbuka tidak melukai tumbuhan dalam bentuk apapun. Para caleg juga diharap memasukkan persoalan ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam sebagai isu strategis dalam ranah politik.
Berdasarkan catatan Walhi Aceh, 75 persen masyarakat Aceh bergantung pada sektor pertanian, 20 persen sektor pesisir dan kelautan, sedangkan 5 persen bergantung pada sektor lainnya termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut menandakan bahwa kekayaan sumber daya alam akan terus menerus dibutuhkan masyarakat Aceh.
Muhammad Nur khawatir jika sudah terpilih nantinya visi misi caleg dan partai politik tidak tercantum konteks ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam sebagai faktor untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan dimana hal tersebut merupakan siklus sumber kehidupan.
Walhi Aceh dikatakan juga akan merumuskan dan mendorong kadernya untuk terlibat secara aktif dalam ranah politik. Kebijakan tersebut merupakan salah satu solusi dalam melestarikan lingkungan sekaligus upaya perbaikan sistem pemilihan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Juga akan diusulkan perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) utamanya terkait syarat caleg, sanksi, dan mekanisme kampanye tanpa melukai pohon. (R18 | Foto ilustrasi: Walhi, mahasiswa, dan masyarakat aceh tanam mangrove)
