maiwanews – 28 Juni 2012 di Klender Jakarta Timur ketika Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih berstatus sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, masyarakat dari berbagai kalangan mengerubungi sang idola baru yang sedang memperkenalkan dua kartu sakti yang akan direalisasikan jika terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada/pilkada) DKI Jakarta, Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Pada kesempatan itu Jokowi mengatakan KJP bertujuan agar anak-anak tidak putus sekolah, mereka tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa harus repot mengurus sampai ke tingkat RW, kartu tersebut akan dibagikan RT. Sementara KJS gunanya agar warga dapat menikmati sehat tanpa mengeluarkan biaya besar. Dua contoh kartu sakti Jokowi senantiasa dibawa kemana dia pergi.
KARTU JAKARTA SEHAT
6 Juli 2012 di Cipete Utara Jakarta Selatan Jokowi mengulang lagi program Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar melalui kedua kartu tersebut yang akandibagikan secara gratis kepada warga. Untuk mendapatkannya tidak akan melalui pengurusan bertele-tele, warga kurang mampu nantinya tidak akan ditolak oleh rumah sakit hanya gara-gara tidak punya uang.
Jokowi menjamin jika ditolak oleh rumah sakit pemerintah maka pimpinan rumah sakit tersebut harus bertanggung jawab, dan jika ditolak rumah sakit swasta maka akan menghadapi masalah perizinan.
Menanggapi kekhawatiran banyak kalangan apakah program itu akan dapat dijalankan, Jokowi mengaku program serupa telah berjalan selama enam tahun di Solo, kota dimana dia menjadi kepala daerah (walikota). Untuk merealisasikan di Jakarta, Jokowi mengatakan setiap tahun dibutuhkan dana sebesar 19 miliar rupiah, sementara DKI Jakarta memiliki dana 800 miliar.
24 Nopember 2012 saat sudah menjabat sebagai gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto mengungkap Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Bank DKI siap merilis 3.000 KJP bertepatan hari pahlawan pada 10 Nopember 2012 dengan bentuk seperti kartu ATM.
10 Nopember 2012 di Pademangan Timur Jakarta Utara Jokowi membagikan kartu sehat, secara simbolis diberikan pada 50 warga Pademangan. Pembagian 3.000 unit KJS pada hari pahlawan 2012 menandai diluncurkannya secara resmi Kartu Jakarta Sehat.
Seseorang bernama Indah melalui situs ahok.org mengaku terharu dengan program Jokowi-Ahok tersebut. “Saya terharu dan menangis ternyata di Indonesia ada pemimpin seperti bapak jokowi dan om ahok. Foto bapak jokowi saya pasang pak di kamar saya, agar menjadi inspirasi. dulu waktu ibu saya sakit di rumah sakit saya sampai menangis karena tidak ada biaya karena untuk dp masuk icu sekitar 10 juta akhirnya ibu saya tidak bisa masuk ruang icu karena tidak ada uang dp 10 juta dan ibu saya meninggal di ugd. bapak memperjuangkan orang susah, bapak tau rasanya perasaannya orang susah dan tidak punya , orang kecil. Semoga bapak dapat menjadi pemimpin seterusnya.” Demikian pengakuan Indah.
27 Desember 2013 Ahok menyampaikan hasil evaluasi KJS, dikatakan penggunaan KJS masih lebih banyak untuk pengobatan ke rumah sakit, padahal seharusnya masyarakat terlebih dahulu ke puskesmas, jika masalah kesehatan pasien tidak dapat diselesaikan, barulah puskesmas memberi rujukan ke rumah sakit. Masyarakat juga sebaiknya menggunakan KJS untuk tindakan pencegahan/preventif seperti periksa gula darah.
Untuk mendapatkan KJS, peserta kurang mampu haruslah warga DKI dibuktikan dengan KTP dan KK, pendaftaran atau pengurusan dilakukan di puskesmas terdekat. Penggunaannya harus terlebih dahulu ke puskesmas, jika diperlukan barulah puskesmas memberi rujukan ke rumah sakit. Saat berobat peserta harus membawa KJS atau KTP DKI jika belum mendapatkan KJS.
KARTU JAKARTA PINTAR
1 Desember 2012 Jokowi meluncurkan KJP di SMA YAPPENDA Jakarta Utara, kartu pintar Jokowi langsung diuji coba di ATM Bank DKI di sekolah tersebut. 3.000 lebih KJP dibagikan pada tahap pertama, sementara tahap kedua 80.000 lebih KJP dibagikan pada 12 April 2013. Terkait kerawanan penyalahgunaan dana bantuan, 21 Nopember 2013 Jokowi akan memberikan ganjaran bagi siswa yang menggunakan dana KJP untuk keperluan selain kebutuhan sekolah, dana hanya boleh untuk membeli tas sekolah, sepatu sekolah, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto 3 Maret 2013 mengatakan hasil evaluasi KJP cukup bagus, hanya terdapat beberapa kasus pengisian formulir yang tidak lengkap sehingga harus dikembalikan dan dananya menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau Silpa.
20 Desember 2013 Ahok menyampaikan evaluasi KJP, di Balai Kota ia mengatakan masih banyak terjadi kesalahan data siswa, selain itu ada kejadian terhentinya penyaluran dana KJP karena siswa bersangkutan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Menurut Ahok, seharusnya siswa tersebut tetap memdapatkan dana KJP selama ia tergolong tidak mampu.
Untuk mendapatkan KJP, peserta membuat surat keterangan tidak mampu yang diketahui orang tua dan Ketua RT setempat, menandatangani Pakta Integritas, dan diusulkan oleh pihak sekolah masing-masing.
