maiwanews – Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, majelis hakim menjatuhi Hartati Murdaya dengan vonis selama 2 tahun dan 8 bulan penjara. Selain hukuman penjara, Hartati juga divonis denda sebesar Rp 150 juta subsider Rp150 juta.
“Siti Hartati Murdaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut, hukumannya 2 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta,” kata Ketua Majelis Hakim, Hakim Gusrizal saat membacakan putusnnya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (4/2/2013).
Jika denda tidak dibayarkan, maka hukuman denda itu diganti dengan hukuman penjara selama 3 bulan.
Hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU sebelumnya menuntut mantan anggota Dewan Pembinan Partai Demokrat (PD) itu dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Hartati terbukti memberi suap sebesar Rp 3 miliar terhadap Bupati Buol, Amran Batulipu yang diberikan melalui anak buahnya. Suap tersebut diberikan kepada Amran untuk izin Hak Huna Usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah iyu.
Hakim berpendapat, pemilik sejumlah perusahaan itu dengan pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang (UU) No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo UU No 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat satu kesatu Jo Pasal 64 ayat satu KUHP.
Hal yang meringankan menurut hakim, terdakwa telah berjasa dengan membangun pereknomian di Buol, belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan. Sementara yang memberatkan, perbuatan terdakwa kontra produktif dengan iklim dunia usaha dalam menciptakan good governance. Atas putusan tersebut, Hartati menyatakan pikir-pikir.
