maiwanews – Aksi penolakan terhadap pengangkatan pelaksana tugas gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif, masih berlanjut.
Selain Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang di dalamnya terdapat Front Pembela Islam (FPI), anggota DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih (KMP) juga masih mempersoalkan pengangkatan Ahok sebagai orang nomor satu di ibukota.
Namun anggota DPRD DKI dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak mempersoalkn penolakan itu. Mereka menganggap pengangkatan Aho sebagai gubernur sudah sesuai dengan prosedur dan sah.
Meski yakin sah, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Ahok untuk tetap menjaga etika dan perilaku termasuk menjaga omongan menjelang pelantikan.
“Saya sarani pak Ahok itu, tolong dijaga etikanya. Karena namanya pemimpin itu harus bijaksana kepada semua termasuk DPRD nya,” kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, saat DPRD DKI menggelar rapat paripurna dengan agendapengukuhan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, hanya 36 orang anggota DPRD yang hadir.
Ke-36 anggota yang hadir di paripurna itu semuanya adalah anggota dari partai yang tergabung dalam KIH. Sementara 48 anggota dari KMP menilai paripurna itu tidak sah dan memutuskan untuk tidak hadir.
Selama ini, Ahok dinilai sebagai pemimpin yang tidak mampu menghargai etika, kesantunan dan budaya warga masyarakat yang dipimpinnya. Komentar keras yang cenderung semberono kerap terlontar dari mulut mantan Bupati Belitung Timur itu tanpa rem.
