Atas undangan Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (Chinese People’s Political Consultative Conference atau CPPCC), Ketua MPR RI H.M. Taufiq Kiemas didampingi Wakil Ketua MPR RI Hj. Melani Leimena, S.Sos. dan Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. beserta rombongan berkunjung ke Beijing dari tanggal 6-9 Desember 2009. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Ketua MPR RI telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional RRT (National People’s Congress atau NPC) Wu Bangguo dan Ketua CPPCC Jia Qinglin pada 7 Desember 2009 di Great Hall of the People Beijing. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan jamuan santap malam.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan kedua pemimpin lembaga tinggi RRT menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Bapak Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR RI yang baru. Keduanya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Ketua MPR RI yang memilih RRT sebagai tempat lawatan resmi pertamanya ke luar negeri. Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan RI-RRT dan diyakini akan semakin mempererat persahabatan kedua negara.
Kedua pihak merasa puas atas perkembangan hubungan kedua negara yang terus meningkat. Perkembangan penting dalam hubungan bilateral RI-RRT adalah penandatanganan Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis 2005.
Ketua MPR RI menyampaikan bahwa RRT memiliki arti penting bagi Indonesia serta menekankan pentingnya peningkatan kerjasama bagi pembangunan kedua negara. Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR RI juga menyampaikan harapan agar RRT dapat meningkatkan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia.
Menanggapi pernyataan Ketua MPR RI mengenai sikap konsisten RI terhadap One China Policy, pihak RRT menyampaikan terima kasih atas dukungan positif RI terhadap isu Taiwan, Xinjiang dan Tibet.
Ketua NPC juga menyampaikan bahwa volume perdagangan kedua negara terlihat menurun sebagai dampak krisis keuangan global, namun menurutnya hal ini hanya bersifat sementara dan akan meningkat kembali di tahun mendatang.
Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan hubungan antar lembaga dengan mendorong saling kunjung antar anggota parlemen kedua negara yang pada gilirannya akan mendorong kerjasama bilateral ke tingkat yang lebih tinggi lagi serta peningkatan hubungan people-to-people. Terkait hal tersebut, Ketua MPR RI menekankan pentingnya meningkatkan kerjasama di bidang infrastruktur bagi pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Menanggapi pernyataan ini, Ketua CPPCC menyampaikan bahwa Pemerintah RRT akan terus mendorong perusahaan dan bank di RRT untuk meningkatkan investasi di Indonesia terutama di bidang pembangunan infrastruktur, pembangkit tenaga listrik, dan proyek-proyek lainnya.
Kedua pihak bersepakat untuk semakin meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara dalam berbagai tataran serta mengisi tahun persahabatan RI-RRT pada tahun 2010 yang bertepatan dengan peringatan 60 tahun pembukaan hubungan diplomatik kedua negara. Dalam kaitan ini, Ketua MPR RI secara lisan telah mengundang Ketua CPPCC untuk berkunjung ke Indonesia.
Lebih lanjut, kedua pihak juga bersepakat perlunya peningkatan kerjasama untuk menjaga perdamaian dan kestabilan regional dan global.
Pada kesempatan kunjungan ini, Ketua MPR RI juga bertemu dan mengadakan ramah tamah dengan masyarakat Indonesia di Beijing, tepatnya pada tanggal 8 Desember 2009, bertempat di Wisma Duta, KBRI Beijing. Acara ini dihadiri oleh segenap anggota delegasi dari MPR RI, staf KBRI, serta perwakilan kelompok masyarakat yang terdiri dari kalangan pelajar dan mahasiswa, bisnis/pengusaha dan umum, dengan jumlah mencapai lebih dari 150 orang.
Dalam sambutannya, Ketua MPR RI yang baru terpilih 2 bulan lalu secara aklamasi menyampaikan bahwa MPR saat ini memiliki amanat untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai 4 pilar penting pemersatu bangsa. Namun ditekankan bahwa sosialisasi ini tidak akan dilakukan dengan cara ‘indoktrinasi P4’ yang lalu tetapi akan dilakukan dengan ‘gaya baru’ seperti melalui media TV nasional yang dikemas secara lebih menarik dan efektif. Selain itu, disampaikan bahwa secara umum kondisi di tanah air baik dan demokrasi terus berkembang.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan masyarakat Indonesia yang menyampaikan aspirasi dan meminta perhatian MPR RI terkait beberapa hal/isu, antara lain pendidikan (beasiswa dan akreditasi/penyetaraan ijazah PT), permasalahan WNI yang menikah dengan WNA (ijin tinggal dan kepemilikan tanah), pengakuan secara hukum tenaga kesehatan tradisional Tiongkok serta kondisi dan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri untuk dukung iklim investasi dan pariwisata. Ketua MPR RI beserta 2 wakil ketua menanggapi secara positif aspirasi dan masukan tersebut dan akan menindaklanjuti di dalam negeri, baik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.
