Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021 dapat Opini WTP

maiwanews – Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan pemeriksa Keuangan. Opini ini atas konosolidasi 83 kementerian dan lembaga, satu lembaga keuangan, dan lembaga bendahara umum negara.

Raihan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) disampaikan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Isma Yatun pada konferensi pers hari Kamis (23/06/2022) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Keterangan kepada wartawan disampaikan setelah sebelumnya digelar acara penyerahan LHP KPP (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dari BPK kepada Presiden Jokowi (Joko Widodo).

Isma dalam keterangannya mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 87 K/L (Kementerian/Lembaga), empat diantaranya mendapa opini wajar dengan pengecualian. Keempat K/L tersebut masing-masing adalah: Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan), BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Tapi secara material keempatnya tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat. Dalam pemeriksaan BPK, perhatian ditujukan terhadap substansi LKPP terkait pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021.

Pengelolaan ini dinilai belum sepenuhnya memadai. Karena itu, BPK merekomendasikan pemerintah melakukan uji ulang atas kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan dan menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi atas ketidaksesuaian pemberian insentif dan fasilitas.

Hal serupa juga terjadi pada penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja nonprogram PCPEN di 80 K/L. Untuk itu BPK merekomendasikan pemerintah melakukan perbaikan mekanisme.

Isma berharap rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama pihak terkait selama proses pemeriksaan berlangsung. (z/BPMI Setpres)