LeDO: Demokrat Sulsel Terancam Pecah

logo ledo makassarmaiwanews – Pasca penetapan Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (IAS) sebagai tersangka kasus korupsi PDAM Makassar beberapa jam menjelang akhir masa jabatannya sebagai Walikota Makassar, muncul berbagai spekulasi terkait kondisi internal Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel).

Lembaga Kajian Otonomi dan Demokrasi (LeDO) Makassar dalam sebuah diskusi internal rutin di Cafe La Koffie, Jl. Sultan Alauddin tanggal 10 Mei 2014, membahas potensi terjadinya perpecahan dalam tubuh Demokrat Sulsel. Usai diskusi, Direktur Eksekutif LeDo, Arief Wicaksono, MA., menyatakan bahwa LeDO mengkhawatirkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Demokrat Sulsel. Munculnya figur-figur seperti Reza Ali, Jafar Hafsah, serta kaum muda seperti Ni’matullah dan Selle KS Dalle sebagai kandidat pengganti IAS sebagai Ketua DPD I PD Sulsel dikatakan seolah menunjukkan bahwa PD Sulsel terbelah, tidak kompak, dan diambang perpecahan.

Namun Arief menambahkan peserta diskusi LeDO sepakat bahwa peristiwa internal PD Sulsel saat ini adalah hal biasa dalam sebuah partai politik. Dalam perjalanan sebuah partai politik, intrik dan manuver merupakan hal lazim terjadi dan justru membuat partai politik tersebut terlihat dinamis.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perebutan kursi Plt. Ketua DPD I PD Sulsel antara kubu Konservatif-Tradisional dan kubu Radikal-Progressif idealnya menghadirkan sebuah nuansa kesejukan dan perdamaian bagi seluruh elemen masyarakat Kota Makassar khususnya, dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

“Karena politik adalah milik masyarakat, diharapkan hadirnya kedewasaan dan kebijaksanaan sikap dari elit PD Sulsel dalam praktek politik yang mereka lakoni saat ini”, jelas Arief yang juga dosen di Universitas Alauddin dan Universitas 45. Elit partai politik hendaknya memberikan contoh dan teladan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta iklim perpolitikan santun dan kondusif bagi keberlangsungan rencana besar bangsa ini menuju arena politik berikutnya, Pemilihan Presiden Republik Indonesia, tanggal 9 Juli 2014.