Moeldoko: Ada Upaya Pisahkan TNI dari Pemerintah dan Rakyat

maiwanews – Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengungkapkan, ada upaya elemen masyarakat tertetu yang ingin memisahkan TNI dari pemerintah dan rakyat, tanpa melihat realisme yang berkembang.

Hal itu diungkapkan Moeldoko yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada pembukaan Pendidikan Reguler (Dikreg) XLII Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tahun 2015 di Aula Sesko TNI Jl. R.A.A. Martanegara No. 11 Bandung, Jawa Barat, Senin (16/03/2015).

Menurut Moedoko, adanya kekhawatiran penguatan militerisme dari satu atau dua elemen masyarakat terhadap banyaknya MoU TNI dengan Kementerian atau Lembaga, merupakan realisme adanya upaya pemikiran untuk mengkotak-kotakan dalam menangani permasalahan bangsa.

“(mereka) Hanya melihat hitam putih dengan tendensius untuk memisahkan TNI dari pemerintah dan rakyat, tanpa melihat realisme yang berkembang, sedangkan permasalahan bangsa tidak bisa dilihat hanya pada satu sisi dan tidak dapat diatasi oleh hanya satu komponen bangsa,” kata Panglima seperti disampaikan Puspen TNI.

Tugas mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan kata Panglima TNI, adalah tugas yang realismenya telah ditetapkan oleh undang-undang.

Ditambahkan Moeldoko, TNI memiliki perspektif realisme bahwa negara masih merupakan satu-satunya aktor utama dalam hubungan internasional, dan negara adalah sebagai kekuatan yang paling tinggi.

Terkait hal itu, Panglima TNI mengingatkan para siswa untuk tidak terpengaruh oleh pemikiran kontra realisme dan isu kondisionalitas yang mencoba lagi memisahkan TNI dan rakyat. Kata Panglima, TNI akan melanjutkan tugas sesuai yang digariskan oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah.

TNI dan para Perwira dalamnya lanjut Panglima, tidak boleh berpolitik praktis, tetapi manakala dalam membangun bangsa ini ada komponen yang meminta bantuan, TNI tabu untuk menolaknya, karena tugas bantuan itupun adalah amanah undang-undang.

Terkait kerjasama antar negara, panglima menjelaskan, kerjasama itu dapat dilakukan untuk kepentingan negara dan juga untuk mengumpulkan kekuatan dengan tujuan utama guna mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta terciptanya stabilitas dan keseimbangan dunia Internasional.

Dalam kaitan perkembangan neorealisme tersebut jelas Moeldoko, diharapkan agar para siswa Sesko TNI memiliki pemikiran cerdas dalam mencerna perkembangan lingkungan, dan memiliki pemikiran strategis dalam menghadapi realisme perkembangan nasional, karena realisme yang terjadi adalah pelemahan terhadap kekuatan negara.

Pendidikan yang akan berlangsung selama 9 bulan ini diikuti oleh 150 orang Perwira Siswa (Pasis) terdiri  dari Perwira Menengah (Pamen) TNI dan Polri berpangkat Kolonel, 61 Pamen dari TNI AD, 40 Pamen TNI AL, 40 Pamen TNI AU dan 2 Pamen Polri serta 7 orang Pasis dari mancanegara masing-masing satu orang peserta dari Mali, Saudi Arabia, Korsel, Thailand, Singapura, Malaysia dan Australia.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut antara lain Dankodiklat TNI AD, Pangdam III/Siliwangi, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI, para Asisten Kodam III/Siliwangi, Kapolres Cimahi serta Perwakilan Pejabat Pemkot Cimahi.