Pemecatan Ketua DPC PPP Dituding Sewenang-wenang

PPPTUBAN – Perseteruan dalam internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin memanas. Sejumlah pengurus DPC PPP Kabupaten Tuban menuding ketua DPW PPP Jatim, H Musyafak Noer telah bertindak arogan dengan sewenang-wenang mengeluarkan surat pemecatan terhadap ketua DPC PPP Tuban H Abdul Fatah dan Sekretaris DPC Samsul Maarif.

Surat pemecatan bernomor 031/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 yang ditanda tangani oleh Ketua DPW Jatim Musyafak Noer dan Sekretarisnya Moh Hasan tertanggal 5 September 2010 tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART partai.

“Sebagai ketua DPW Jatim, mestinya pak Musyafak menjunjung tinggi peraturan partai. Bukan malah bertindak sewenang-wenang dengan menghalalkan segala cara,” kata Wakil Ketua DPC PPP Tuban Muhammad Taufik Masykuri.

Diungkapkan, peristiwa ini berawal dari rapat pengurus DPC PPP Tuban pada 10 Agustus lalu yang dihadiri oleh 14 dari 19 orang pengurus untuk mencari ketua yang baru, menggantikan Musyafak Noer yang telah menjabat sebagai ketua DPW PPP Jatim.

“Hasilnya, telah secara sah dan benar bahwa H Abdul Fattah terpilih menjadi ketua DPC menggantikan Musyafak,” kata Taufik.

Namunj, tiba-tiba, pada tanggal 30 Agustus 2010 Musyafak Noer menggelar rapat
di kantor DPC Tuban dengan dihadiri oleh 5 orang pengurus.

“Ini jelas melanggar ART partai sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 tentang larangan
rangkapan jabatan. Kan, Musyafak sudah menjadi ketua DPW Jatim, kok
masih menandatangani rapat ketua DPC PPP Tuban,” ujarnya.

“Dan karena rapatnya tidak sah, apapun yang dihasilkan dalam rapat tersebut
mestinya juga tidak sah,” imbuhnya.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus kemarin, tiba-tiba terbit surat dari DPW PPP Jatim bernomor 031/SK/DPW/C/M.13/IX/2010 yang ditandatangani oleh Ketue DPW Musyarafak Noer dan sekretaris H Moh Hasan tentang pemecatan terhadap ketua DPC Tuban H Abdul Fatah dan Sekretaris DPC Samsul Maarif.

“Ini juga rancu sekali. Bagaimana, ketua DPW bisa tiba-tiba mengeluarkan surat pemecatan terhadap ketue DPC tanpa ada pemberitahuan atau pertimbangan dari DPP?,” keluh Taufik.

BERITA LAINNYA

.