Penanganan Banjir Aceh Layak Gunakan APBN

maiwanews – 111 desa di empat kecamatan terendam banjir sejak Jum’at 18 Oktober 2013 akibat meluapnya sungai Krueng Kruetoe setelah terjadi hujan lebat di Bener Meriah. Mantan Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias Teuku Kamaruzzaman mengatakan banjir di kecamatan Pirak Timu, Paya Bakong, Matang Kuli, dan Tanah Luas, terjadi tiap tahun.

Pria yang akrab dipanggil Ampon Man Sabtu 19 Oktober mengatakan banjir karena meluapnya sungai Krueng Kruetoe dan Pirak telah terjadi sejak lama. Bencana banjir selalu berulang tanpa penanganan tuntas dan permanen. Kedua sungai itu berada hanya pada radius 1-2 kilometer dari lapangan gas Arun milik ExxonMobil, sangat dekat dengan Point A.

“Dulu debit air banjir hanya menggangu lalu lintas jalan raya. Namun karena penanganan parsial sekarang banjir itu telah menyebar ke daerah lain, menggangu lokasi pemukiman dan pertanian warga”, kata Ampon Man.

Lebih lanjut dijelaskan untuk penanganan kedua sungai tersebut perlu studi dan penanganan serius dan menyeluruh agar bencana tidak terus berulang di masa depan. Ia menambahkan, Dinas Pengairan bersama Balai Pengairan Departemen PU perlu segera mencari solusi dalam mengatasi masalah ini. Solusi tersebut dikatakan harus bersifat permanen agar bencana tidak berulang.

Ampon Man yang punya pengalaman dalam penanganan bencana tsunami menyarankan Pemerintah memikirkan solusi integratif untuk meenangani kedua sungai ini. Perlu digabungkan antara solusi pelebaran penanganan daerah aliran sungai (DAS), pembangunan DAM di hulu, dan pembangunan tanggul penahan banjir.

Ampon Man mencontohkan penanganan banjir sungai Krueng Aceh di Aceh Besar dan Banda Aceh. Penanganan banjir di kedua wilayah itu sukses dimasa Gubernur Syamsuddin Mahmud. Menurutnya Bupati Muhammad Thaib dan Gubernur Zaini Abdullah perlu menitu cara penanganan banjir kedia wilayah tersebut.

Ampon Man mengakui penanganan akan membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit, tapi hal itu wajar diperjuangkan pemerintah daerah baik kabupaten maupun propinsi Aceh ke pemerintah pusat. Sumber dana APBN di Kementerian PU dikatakan layak dialokasikan untuk penanganan banjir ini.

Menurutnya, minyak dan gas di perut bumi Lhoksukon telah menghasilkan devisa negara sampai ratusan trilyun rupiah sejak tahun 1970-an. “Hasil gas alam Arun harusnya mampu mendanai penanganan banjir akibat luapan dua sungai di sekitar kilang ExxonMobil. Harapan kita, bencana menyedihkan ini tidak berulang kembali dimasa depan”, tutup Ampon Man. (R18 | Foto: Teuku Kamaruzzaman oleh Teuku Kamaruzzaman)