maiwanews – Penunjukan kader Partai NasDem, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantika Basrief Arief oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendapat sorotan dan kritik dari sejumlah pihak.
Umumnya menilai, penunjukan Prasetyo itu merupakan bukti Jokowi tidak pekanya Jokowi terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan Kejaksaan Agung bebas dari intervensi dan kepentingan.
Bahkan dua lembaga anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga secara terbuka telah menyatakan keprihatinannya atas pengangkatan Prasetyo.
Menanggapi kritik bertubi-tubi itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat Bicara. Sura Paloh meminta agar polemik terkait kader atau seseorang yang punya latar belakang dari parpol dihentikan.
Pemilik kelompok usaha Media Indonesia itu memberi gambaran bahwa pernah ada dua presiden Indonesia yang juga menjabat sebagai ketua umum parpol namun ketika itu tidak pernah dipermasalahkan.
“Kenapa sekarang (pejabat dari parpol) dipersoalkan. Apakah alumni parpol tidak bisa dipercaya, itu pemikiran yang salah,” kata Surya di Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Seperti diketahui, selain KPK dan ICW, kritikan atas pengangkatan Prasetyo jadi Jaksa Agung Juga dikritik oelh sejumlah pengamat bahkan oleh politisi PDI Perjuangan yang notabene merupakan rekan sejalan NasDem.
