Pj Sekda Kota Makassar Hadiri Rakornas P2DD, Tegaskan Komitmen Majukan Digitalisasi Transaksi Pemda

Maiwanews – Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/09/2024).

Kegiatan dengan tema ”Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Satgas P2DD, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Gubernur RI dan Perry Warjiyo.

Firman Pagarra menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi point penting dalam pembahasan percepatan digitalisasi tersebut. Salah satunya, penyediaan dan penguatan infrastruktur digital jaringan.

“Guna mendukung hasil Rakornas P2DD ini, kehadiran Pemkot Makassar berkomitmen untuk mewujudkan percepatan digitalisasi di masing-masing daerah. Ini juga menjadi langkah untuk bersinergi bersama dari pemerintah pusat hingga daerah,” ucap Firman dalam siaran persnya.

Firman menyampaikan, Pemkot Makassar akan terus menggenjot penggunaan digitalisasi transaksi secara merata. Selain itu, sebagai bentuk dukungan percepatan digitalisasi, Kota Makassar saat ini telah memiliki Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi atau yang dikenal dengan Pakinta.

“Tiga tahun terakhir ini Kota Makassar terus mendapat posisi strategis dalam digitalisasi. Apalagi tahun lalu mendapat penghargaan TP2DD 2023 sebagai Kota Terbaik lewat aplikasi PAKINTA. Ini membuktikan Kota Makassar terus berbenah mewujudkan digitalisasi transaksi di masyarakat,” ungkapnya.

“Saat ini pakinta melayani pajak daerah. Namun kita terus mengembangkannya, dengan merambah pembayaran retribusi sampah. Jadi semua rata digitalisasi,” tambahnya.

Senada penyampaian Firman, Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto  selaku Ketua Satgas P2DD, mengatakan Rakornas ini merupakan wadah penting untuk membahas strategi dan upaya percepatan digitalisasi di daerah, yang berfokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berupa penyediaan infrastruktur jaringan TIK di seluruh wilayah Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga, menambahkan Arah kebijakan implementasi P2DD fokus pada pembuatan 3 pilar utama, pertama penguatan regulasi dan koordinasi, kedua penguatan ekosistem transaksi digital Pemda dan ketiga penguatan infrastruktur.

“Jadi ada tiga pilar yang harus diperhatikan semua kepala daerah. Dan ada empat Indikator yang harus terus dilakukan, yakni kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan daerah, infrastruktur digital, daya beli kelas menengah serta membuka pasar ekspor dan satgas P2DD harus mengakomodasi ketentuan umum PDRB sosialisasi dan branding,” ungkapnya.

Dalam Rakornas P2DD tersebut,  Menko Perekonomian meminta komitmen kuat kepala daerah untuk mendorong digitalisasi di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai langkah penting menuju perkembangan yang berkelanjutan.

Selain itu, untuk terbangunnya sinergitas antara pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat, Menko Perekonomian Airlangga berharap untuk mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas dan terkendali. (LPW)