maiwanews – Polri dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri terlihat sangat ngotot menangani kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas. Alasan utamanya, Polri meyakini pihaknyalah yang lebih dulu melakukan peyidikan terhadap kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp. 100 miliar itu.
Dalam konprensi pers Komjen Sutarman mengatakan, sesuai Sprinlid /55/V/2012/Tipidkor tanggal 21 Mei 2012 telah melakukan penyelidikan berupa interogasi dan p engambilan keterangan dari 33 saksi yang dinilai mengetahui soal pengadaan simulator SIM roda 2 dan roda 4.
Sementara menurut mantan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri, kasus ini telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan sejak 31 Juli 2012 lalu.
Namun klaim tersebut terbantahkan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang mengatakan, pihaknya (KPK) telah menyelidiki kasus ini sejak 20 Januari 2012 dan menaikkannya ke tahap penyidikan sejak 27 Juli 2012.
Tapi fakta tersebut rupanya diabaikan. Polri masih tetap ngotot terus menangani kasus Simulator SIM. Bahkan perseteruan KPK dan Polri sudah sampai pada tahap “mengancam” termasuk langkah Polri mengirim 4 orang anggota perpakaian preman menjaga barang bukti di dalam kontainer hasil sitaan KPK yang ada di gedung KPK.
Fakta lain yang diabaikan oleh Polri adalah Undang-Undang nomo 30 tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal 50 ayat 3 sangat jelas disebutkan bahwa jika KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
Bahkan jika penyidikan dilakukan bersamaan oleh kepolisian dan/ atau kejaksaan dan KPK sebagaimana diatur pada ayat 4, maka penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan tersebut segera dihentikan.
Persoalan lain, jika menangani kasus korupsi yang baru melibatkan oknum berpangkat Irjen di kepolisian begitu alot dan besar perlawanannya, bagaimana KPK diharapkan mampu menuntaskan kasus yang jauh lebih besar lainnya seperti Hambalang, Century dan IT KPU?
.
