maiwanews – Dinilai sebagai pemilik sejumlah informasi awal dan penting, DPR didorong membangun kantor berita sendiri. Dengan mengelola informasi dari internal DPR menjadi produk berita, diharapkan hasilnya bisa jadi rujukan utama semua media publik nasional.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memberi sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/11/2021).
Disampaikan Indra, dari kantor berita itulah nantinya, semua kinerja positif para anggota parlemen bisa terlihat oleh publik. Dari kator berita itu pula lanjut Indra, semua informasi yang dibutuhkan masyarakat disajikan.
Dalam diskusi bertajuk “Konvergensi Media Internal DPR RI, Sinergi Mewujudkan Parlemen Modern” itu, Indra menjelaskan, konsep kantor berita DPR harus sudah dipikirkan untuk menyambut era digital dan penyeimbang media-media publik di luar DPR.
Sementara Biro Pemberitaan Parlemen bersiap menuju kantor berita kata dia, sejak sekarang dilakukan filler-filler TV ke beberapa media dengan nilai rupiah yang cukup signifikan. Seperti kantor berita ANTARA ujarnya, semua media yang membutuhkan informasi dari Aceh sampai Papua, membeli berita dari kantor berita itu.
Di sisi lain sambung Indra, DPR mestinya mendapat poin positif di mata publik saat membahas legislasi atau melakukan fungsi pengasawan. Indra mencontohkan saat pandemi, Komisi X DPR RI gencar mendorong pemerintah agar mendistribusikan pulsa internet gratis bagi para siswa sekolah, dan akhirnya dipenuhi.
Indra memberi contoh lain ketika Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah agar menurunkan ongkos naik haji yang dinilai masih terlalu mahal. Desakan itu akhirnya juga dipenuhi. Namun ironisnya sambung Indra, justru Kemendikbud dan Kemenag yang mendapat poin dan apresiasi dari publik, bukan DPR.
Indra tidak ingin media internalnya justru mengutip berita dari media luar. Padahal lanjut Indra, DPR berdasarkan dua contoh di atas adalah pemilik informasi awal dan penting. Indra membayangkan nantinya, bila media luar ingin mendapat informasi eksklusif, dia minta ke Biro Pemberitaan Parlemen.
Karenanya lanjut dia, media internal DPR harus mampu mengemas dengan baik semua infornasi kinerja DPR untuk disebarluaskan kepada publik. Syaratnya ucap Indra, berita-berita yang disajikan harus memiliki ketajaman dalam melihat semua aspek yang sudah dilakukan DPR.
Menurut Indra, untuk merealisasikan semua itu, tidak bisa lagi dengan kerja yang biasa saja, semua harus berpikir lebih maju dengan menggagas ide-ide kreatif dan terobosan mutakhir. DPR katanya, adalah episentrum politik nasional, semua keputusan politik dan legislasi yang disahkan ada di DPR.
Ditambahkan Indra, pengelolaan media di DPR harus punya prespektif lain dengan mengubah paradigma dan strategi. Dan yang disebut berubah paparnya, tidak bisa lagi bekerja dengan biasa saja, melainkan harus mulai berpikir strategis membuat tagline dan tajuk-tajuk.
“Pola kerja Biro Pemberitaan akan kita evaluasi. Ini adalah PR besar bagi kita semua. Saya harap teman-teman punya sinergi yang sama. Dalam konvergensi media ada pola, sistem, dan platform di dalamnya,” pungkas Indra.
