maiwanews – Rakornas PDIP juga memandang KPU harus independen. Oleh karenanya, lembaga penyelenggara pemilu itu harus diisi oleh individu yang juga menjamin independensi.
Namun sayangnya menurut Tjahyo, individu yang nonpartisan justru telah membuktikan bahwa dirinya berlaku tidak independen dengan menjadi agen kepentingan
“Namun prinsip independensi tersebut justru dilanggar oleh anggota KPU. Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, adalah bukti bahwa anggota individu nonpartisan justru menjadi agen kepentingan parpol dan capres tertentu di lembaga KPU,” kata Tjahjo.
Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo saat membacakan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis, 5 Agustus 2010.
Oleh karena itu, lanjut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu, Rakornas memandang, KPU harus kembali melibatkan unsur partai politik seperti halnya pada Pemilu 1999.
Keterlibatan parpol tersebut, akan berjalan dengan mekanisme saling kontrol di dalam lembaga, untuk menghindari kecurangan dan pemanfaatan KPU untuk kepentingan politik tertentu.
PDIP mengusulkan agar dalam UU pemilu, unsur Parpol kembali dilibatkan dalam KPU. “Revisi UU Pelaksana Pemilu harus memperjuangkan agar Partai Politik kembali terlibat di KPU,” kata Tjahjo menegaskan.
