maiwanews – Pengajuan pengunduran driri Joko Widodo atau Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta secara resmi diterima oleh DPRD dalam rapat paripurna DRPRD DKI Jakarta yang berlangsung Senin, (6/10/2014).
Pengunduran diri itu dilakukan karena Jokowi terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan selanjutnya akan dilantik pda tanggal 20 Aktober 2014 mendatang.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi itu, beragendakan pandangan fraksi-fraksi. Semua fraksi menyatakan menerima pengunduran diri Jokowi, beberapa diantaranya memberikan catata-catatan.
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, apabila paramenternya visi dan misi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tersurat di dalam Perda (peraturan daerah) Pemprov DKI Jakarta tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2014, maka pencapaian Jokwi-Ahok belum sempurna.
Pandangan Fraksi PKB DPRD yang dibacakan Muallif ZA mengatakan, selama kurun waktu dua tahun memimpin Ibu Kota DKI, Jokowi baru merealisasikan 6 dari 9 program pembangunan prioritas yang dijanjikan di awal masa pemerintahannya.
Fraksi PAN-Demokrat yang dibacakan Taufiqurrahman meminta agar pimpinan lembaga eksekutif ke depan lebih bersikap negarawan dengan tidak mudah melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan alasan dia menjadi calon presiden.
Sementara Fraksi Partai Gerindra berpendapat, jabatan Gubernur tidak boleh dijadikan hanya batu loncatan untuk jabatan lain. Gerindra meminta agar ada aturan yang lebih tegas untuk menghindari lebih banyak lagi kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum jabatan berakhir.
“Hal tersebut dapat berdampak negatif dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis bagi warga Jakarta ke depan,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni saat menyampaikan pandangan fraksinya.
