Selain Hina Pancasila, Australia Juga Hina Indonesia Soal Papua dan PKI

maiwanews – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan menghentikan sementara kerjasama pendidikan dengan Angkatan Darat Australia di Perth karena penghinaan Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila.

Selain menghina lambang negara Pancasila, militer Australia juga menghina Indonesia melalui materi pelajaran di istitusinya itu. Dalam meteri itu, mereka menyinggung soal peristiwa 1965, Papua dan partai terlarang PKI.

“Terutama soal masalah waktu tahun ’65, masalah-masalah Papua dan PKI,” ujar Menteri Pertahanan (menhan) Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu kepada wartawan di gedung Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Menurut Ryamizard, insiden tersebut bermula ketika instruktur bahasa Indonesia yang berasal dari Kopassus merasa ada unsur materi pelajaran yang menghina Indonesia saat mengajar bahasa Indonesia di pangkalan militer di Perth, Australia.

Materi pelajaran yang isinya sensitif namun hanya dicuplik dari koran dan media online oleh seorang perwira di Australia itu kata Ryamizard,  yang dijadikan materi pelajaran di sekolah tersebut.

Namun Menhan meminta Bangsa Indonesia agar memahami persoalan ini sebagai tindakan individu. Menhan melanjutkan, mendasarkan hasil perbicaraan dengan Menhan Australi melalui telepon, tindakan penghinaan itu bukan kebijakan angkatan bersenjata Australia.

Kata Ryamizard, peristiwa ini jangan lagi dibesar-besarkan apalagi setelah pihak militer Australia sudah meminta maaf dan memberi sanksi yang tegas kepada yang melakukannya.

“Mereka sudah minta maaf, sudah menghentikan jabatan kepala sekolahnya. Sudah ditindak secara tegas dan keras,” ucap Ryamizard.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sendiri mengakui sudah menerima surat penjelasan sekaligus permohonan maaf militer Australi. Namun kata Gatot, TNI memutuskan tetap menghentikan sementara kerjasama dengan militer Australia.

Tindakan tegas Panglima TNI tersebut diapresiasi dan didukung sejumlah pihak termasuk dari Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahri.