10 Poin Rapor Merah Gubernur Ahok Hasil Penilaian DPRD DKI Jakarta

maiwanews – DPRD DKI Jakarta memberikan rapor merah atas kinerja yang dijalankan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2014 saat Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Rapor merah yang terdiri dari 10 poin tersebut, diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan saat membacakan hasil pembahawan DPRD DKI atas LKPJ Gubernur DKI dalam sidang paripurna, Kamis (23/4/2015).

“Hasil pembahasan dewan selengkapnya akan disampaikan kepada gubernur sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan DPRD DKI tentang hasil pembahasan DPRD atas LKPJ kepala daerah Provinsi DKI tahun 2014,” kata Pantas Nainggolan.

Berikut rapor merah Ahok hasil pembahasan DPRD:

1. Pendapatan tercapai hanya 66,8 persen atau Rp43, 4 triliun lebih dari rencana Rp65 triliun lebih

2. Belanja yang hanya teraliasi 59,32 persen adalah merupakan belanja terendah ibu kota negara dan jika belanja terealisasi 100 persen maka akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp20 triliun

3. Di sektor pembiayaan realisasi PMP hanya 43,62 persen yang terdiri dari kegagalan realisasi PMP pada PT KBN, PT Pam Jaya, dan PT Food Station

4. Kenaikan NJOP yang semena-mena tanpa perhitungan yang matang sangat memberatkan beban rakyat maka agar dike‎mbalikan seperti tahun 2013

5. Kenaikan angka kemiskinan dari 371 ribu pada tahun 2013 meningkat menjadi 412 ribu pada tahun 2014 menujukan kegagalan Pemda Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat

6. Pemberian izin reklamasi pantai oleh gubernur adalah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi pantai sehingga izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut

7. Gubernur DKI Jakarta belum mampu mempertahankan aset-aset Pemda DKI Jakarta yang berpekara di pengadilan

8. ‎Penerimaan CSR selama ini tidak dikelola dengan transparan, DPRD minta untuk diaudit

9. Gubernur melanggar perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 22 tentang organisasi perangkat daerah berkenaan dengan penghapusan jabatan wakil lurah

10. DPRD menilai kinerja pemda dan aparatnya pada tahun 2014 buruk.