Privatisasi BUMN Menyakitkan Hati Rakyat Indonesia

Rencana pemerintah melakukan privatisasi terhadap 10 BUMN pada tahun 2011 harus dihentikan karena hal itu hanya akan menyakitkan hati Rakyat Indonesia, demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, pada MaiwaNews. “Sungguh ironis sekali defisit APBN mengharuskan negara kehilangan kepemilikan mayoritasnya”, kata Poyuono.

Poyuono menambahkan, dana APBN banyak terkuras akibat kewajiban pemerintah menalangi pembiayaan korban Lumpur Lapindo. Padahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Di sisi lain, penerimaan pajak sebagai salah satu andalan pembiayaan APBN menjadi tidak efektif akibat adanya mafia.

Meski didukung banyak pihak, Poyuono yakin di DPR masih ada anggota dewan yang pro kepada rakyat dan menolak rencana privatisasi terhadap 10 BUMN tahun depan. Sayangnya mereka tidak sanggup melawan tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan privatisasi tersebut.

“Sebenarnya banyak cara bisa dilakukan untuk menutupi defisit APBN, diantaranya memaksimalkan penerimaan pajak tapi bukan pajak warteg, memberantas mafia pajak, serta efisiensi penggunaan APBN.” Demikian Poyuono memberi masukan.

Selain meminta pembatalan rencana privatisasi 10 BUMN, Poyuono juga berharap pemerintah berhenti melakukan pembiayaan terhadap korban Lapindo, karena itu merupakan tanggung jawab perusahaan Bakrie.