Pemerintah menargetkan gerakan menanam pohon mencapai 1,5 milyar pada akhir Janurai nanti. Sekarang ini program penanaman satu milyar pohon yang tengah dilaksanakan melalui kementrian kehutanan itu telah mencapai 1,2 milyar hingga akhir Desember 2010 lalu.
“Ini sebuah hasil yang membanggakan. Jumlah ini menandakan semangat dan budaya masyarakat Indonesia untuk menanam pohon sangat tinggi,” kata Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, usai menanam pohon di Lapangan Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (05/01/2011).
Menurutnya, jumlah 1,2 milyar pohon yang ditanam itu merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha milik Negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD).
“Kita telah meminta pada semua pihak swasta untuk ikut menghijaukan lingkungan maupun hutan,” tegasnya.
Ditambahkan, dengan keterlibatan pihak swasta dan semua unsure masyarakat dipastikan program hutan hijau dapat terwujud pada 2013 mendatang.
“Target kita gerakan menanam phon ini bisa mencapai 1,5 milyar hingga akhir Janurai nanti,” pungkasnya.
Mentri Kehutanan (Menhut) RI, Zulkifli Hasan, berjanji tahun 2011 ini memberikan bantuan 100 kebun bibit rakyat (KBR) pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bantuan ini untuk mendukung program Indonesia Hijau.
“Karena budaya menanam masyarakat Bojonegoro sudah tinggi kita akan menambah KBR disini,” kata Zulkifli Hasan, disela-sela gerakan penanaman satu milyar pohon di Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (05/01/2011).
Dijelaskan, KBR ini merupakan salah satu program kementrian kehutanan dalam membangun hutan hijau di Indonesia dengan melibatkan masyarakat dan unsure yang ada. Untuk program ini, masing-masing KBR nantinya akan memperoleh bantuan 50 ribu bibit. Selain mendapatkan bantuan bibit, setiap kelompok yang mengelola KBR ini juga akan mendapatkan bantuan biaya perawatan.
“Tapi jumlanya tidak banyak (anggaran perawatan). Nananti anggaran langsung diterimakan pada kelompok,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Suyoto, menyambut baik dengan program KBR ini. Pasalnya, program tersebut dapat mencukupi kebutuhan bibit untuk lahan hutan maupun lahan rakyat yang masih kosong.
“Sekarang ini kita baru memiliki 40 KBR. Dengan tambahan ini berarti disetiap desa nantinya ada KBR,” sambung Kang Yoto.
Ditambahkan, sampai saat ini lahan hutan Negara yang masih kosong mencapai 7.700 ha. Sedangkan tanah kosong diluar kawasan hutan seluas 12.232 ha.
“Saya optimis dengan tambahan KBR ini akan mampu mengatasi lahan kosong disini,” pungkasnya.
Untuk mengatasi lahan kosong diwilayah Bojonegoro, pemkab telah melakukan beberapa program penghijauan bersama masyarakat, ormas dan lembaga sawsata. Diantaranya reboisasi lahan seluas 5069 ha di 7 KPH, diluar kawasan hutan sebanyak 251 ribu batang.
Selain itu, juga mendirikan posko penampungan bantuan bibit dari pihak swasta, gerakan menamam 1 milyar pohon dan perempuan menanam dalam program konservasi lingkungan berbasih hutan rakyat. Program ini dilaksanakan Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan Mobil Cepu Limited (MCL) dan IDFoS.
Perajin Minta Aturan Penjualan Kayu Jati Direvisi
Perajin kayu jati di sentra kerajinan Desa sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, meminta pada Mentri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, untuk mencabut PP 55 tentang angkutan kayu bulat. Menurut mereka, PP tersebut telah menyengsarakan perajin kayu jati. “Kami minta pak Mentri mencabut PP (55) yang diterbitkan pak Menhut dulu (M. Ka’ban),” kata Eko, salah satu perajin yang mewakili para perajin Desa Sukorjo saat berdialog dengan Menhut.
Menurut dia, dengan adanya PP 55 tersebut perajin tidak bisa menjual kayu jati ke daerah lain maupun mendatangkan bahan baku dari daerah lain.
“Selain itu kami juga minta agar pemerintah khususnya (KBM) dapat memberikan bantuan modal bagi pengusaha kecil. Sebab selama ini bantuan hanya diperuntukan bagi pengusaha besar,” tegasnya.
Kustomo, perajin Aji Kencono, meminta agar pemerintah khususnya perhutani memberikan kemudahan bagi perajin dalam mencari bahan baku. Baik kayu jati maupun limbahnya. Sehingga para perajin bisa mengembangkan usahanya.
“Karena itu saya minta agar pak mentri memudahkan asal usul acak balak,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan itu, menhut Zukifli Hasan, berjanji akan melihat lebih dulu PP 55 yang yang dikeluhkan para perajin ini. Namun yang pasti, kata dia, tidak ada aturan yang menghambat kemajuan pertumbuhan ekonomi.
“Akan kita lihat dulu. Kalau memang sudah tidak relevan lagi akan saya revisi,” janji Zulkifli.
Zulkifli mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan baku para perajin ini, pemerintah telah mencanangan program industri berbasis lahan rakyat. Dengan program ini, diharapkan nantinya kebutuhan baku bagi para perajin dapat dipenuhi dari hutan rakyat.
“Tahun ini kita tengah mengembangkan program kebun bibit rakyat (KBR). Sehingga nantinya perajin tidak perlu mencari bahan baku dari luar daerah. Karena didaerah sendiri sudah terpenuhi,” jelasnya. memet
Pemerintah Pastikan Penyaluran Bantuan Bencana Sumatra Berjalan Cepat
Dunia Akui Ketahanan Pangan Indonesia, Kata Prabowo
Pemerintah Pastikan Produksi Beras Nasional Surplus
Pemerintah Siapkan 21 Proyek Hilirisasi Tahap Pertama Senilai Rp657,6 Triliun
Pemerintah Bahas Strategi Penguatan Investasi Mobil Listrik
