maiwanews – Dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan para Tokoh Lintas Agama di Istana Negara, ’18 kebohongan’ yang pernah dibacakan beberapa waktu lalu, dibacakan kembali di hadapan SBY.
Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Andreas Anangguru Yewangoe usai pertemuan mengatakan, pihaknya sangat terbuka dalam pertemuan itu. “Kami sangat terus terang membacakan. Seruan itu dibacakan lagi,” kata Andreas.
Dikatakan Andreas, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 4,5 jam itu, pembahasan dalam pertemuan itu masih bersifat awal, belum bersifat substansif. “Hal-hal sangat susbtansial akan dibahas selanjutnya nanti,” kata Andreas usai pertemuan Senin, 17 Januari 2011.
Karena itu Andreas mengatakan, para tokoh lintas agama akan terus mengawal seruan moral mereka itu agar diperhatikan Pemerintah. Pihaknya, kata Andreas, akan tuntut pemerintah untuk terus berdialog.
Seperti diketahui, 18 kebohongan yang dimaksud itu, terdiri dari sembilan kebohongan lama ditambah dengan sembilan kebohongan baru pemerintah.
Kebohongan lama menyangkut angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, sebanyak 120 ribu ton, dan tidak adanya renegosiasi kontrak dengan Freeport.
Sedangkan sembilan kebohongan baru, yakni tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan pemerintahan SBY dianggap angin lalu karena masih terjadi 33 kali penyerangan fisik yang mengatasnamakan agama.
Tidak adanya kebebasan pers yang terlihat dari 66 kasus fisik dan non fisik yang dialami para pekerja pers, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.
Kebohongan lainnya, menyangkut penegakan hukum yakni kasus rekening gendut perwira polisi, intimidasi terhadap pelaku antikorupsi dan kasus lawatan Gayus Tambunan ke sejumlah daerah dan negara.
