maiwanews – Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai, pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi bahwa dirinya akan mundur dari menteri jika proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) ini tak selesai tahun 2012, merupakan pernyataan arogan.
“Buat saya, itu pernyataan arogan, sebaiknya jadi kaca buat bercermin bukan malah jadi resisten,” kata aktivis ICW, Tama S. Langkun dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu 17 September 2011.
Tama meminta Mendagri berhati-hati dalam mengambil sikap karena pada kenyataannya, banyak persoalan yang belum beres terkait pengadaan e-KTP itu. Salah satunya, kata Tama, terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK).
NIK menjadi sortan khusus ICW karena NIK memiliki arti penting dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan pemilu 2014 mendatang. Di samping itu katanya, NIK juga juga terkait secara langsung dengan data pajak.
Sebelumnya diberitakan, Gamawan Fauzi menegaskan, jika target pelaksanaan e-KTP yang dipatok tahun 2012 mendatang meleset, mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ini siap mundur dari jabatannya.
“Kalau 2012 (e-KTP) tidak selesai, saya siap mundur,” kata Gamawan dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan media cetak dan elektronik di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu 14 September 2011.
Sanksi AS Menarget Perdagangan Minyak Iran-Tiongkok
Munafri-Aliyah Hadiri Peringatan Hari Buruh di Makassar
Presiden Luncurkan PHTC, Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Teknologi Digital
Rocky Gerung Sebut Jambore Karhutla Sebagai Penghormatan Terhadap Alam
AS-Rusia Bahas Upaya Perdamaian di Ukraina
