Dalam pidato usai pelantikan menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap masih di bawah harapan, untuk itu SBY meminta dilakukan transformasi dan reformasi.
Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, SE, menilai kritikan itu sudah tepat. Poyuono memberi gambaran bahwa dari 141 BUMN tersebut ada 705 orang komisaris, jika tiap komisaris membutuhkan biaya 50 juta rupiah, maka tiap bulan negara mengeluarkan biaya 35,25 miliar atau 42,3 miliar pertahun.
Poyuono mencontohkan, dalam laporan keuangan tahun 2009 salah satu bank milik BUMN, biaya untuk para komisaris sejumlah Rp 7,868 miliar, padahal tugas komisaris hanya dibutuh pada saat RUPS, itupun RUPS dagelan saja.
“Dari hasil pemantauna kami sangat jarang sekali Komisaris Komisaris di BUMN berkantor, kalau berkantor paling hanya untuk ambil bonus atau mengklaim biaya biaya pengeluaran pada perusahaan. sebab banyak komisaris di BUMN merangkap juga sebagai pegawai di departemen,” ungkap Poyuono.
Karena itu perlu serikat pekerja BUMN perlu mendukung Dahlan Iskan dalam melakukan reformasi di BUMN guna efiesiensi BUMN dan meningkatkan setoran BUMN untuk APBN yang berujung untuk kesejahteraan rakyat.
FSP BUMN Bersatu juga meminta kepada Meneg BUMN untuk segera melakukan rasionalisasi terhadap jumlah komisaris serta menganti para direksi BUMN yang tidak punya prestasi baik di BUMN maupun anak perusahaan BUMN, serta melakukan pemberantasan korupsi Di BUMN.
Jika rasionalisasi komisaris bisa dilakukan maka pos biayanya bisa digunakan untuk mendukung dana CSR BUMN demi pemberdayaan sektor usaha kecil. “BUMN bisa menjadi bapak angkat dari sektor usaha kecil tersebut, selain itu pengurangan biaya untuk remunerasi komisaris bisa digunakan untuk pelatihan para pegawai agar mutu SDM menjadi lebih baik dan dapat bersaing di dunia,” ujar Poyuono.
