Kabar mengejutkan tentang pembantaian terhadap 30 orang petani di daerah Mesuji Provinsi Lampung disikapi Partai Gerindra dengan membentuk tim khusus untuk memantau kelanjutan penanganan terhadap kasus tersebut.
Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi, Habiburokhman,SH, menegaskan bahwa informasi dari petani Lampung di Komisi III sangatlah meyakinkan karena disertai bukti foto dan film yang jelas serta dilengkapi dengan kesaksian. Informasi tersebut juga sangat masuk akal karena kecil sekali kemungkinan para petani tersebut berbohong dan merekayasa cerita karena tidak ada keuntungan apapun yang bisa mereka dapat dengan merekayasa cerita.
Habib menambahkan, “lagipula wilayah Mesuji dapat dikategorikan sebagai wilayah terpencil (remote area) yang memang cukup jauh dari kota Bandar Lampung sehingga mungkin saja jika peristiwa pembantaian tersebut tidak terekspose selama bertahun tahun”.
Jika pembantaian itu benar terjadi, maka ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. “Gerindra mengutuk keras pembantaian tersebut dan meminta kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan tegas mengusut kasus tersebut hingga tuntas”, jelas Habib.
Gerindra juga meminta kepada pejabat-pejabat terkait terutama pejabat kepolisian untuk menghindari sikap defensif dan buru-buru membantah tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan mendalam terhadap kabar tersebut. Sikap buru-buru membantah adalah sikap tipikal pejabat era orde baru yang tidak lagi boleh dilakukan di era reformasi ini.
“Jika kelak terbukti benar terjadi pembantaian, maka kami meminta pejabat yang membantah dan menutupnutupi fakta sebenarnya juga dijatuhi hukuman administrasi dan hukuman pidana yang berat” kata Habib.
Menurutnya, sikap defensif dan membantah yang membabi-buta sangat berbahaya karena berpotensi menutupi fakta sebenarnya. Gerindra sendiri memilih untuk terjun langsung melakukan investigasi lapangan bekerja-sama dengan rekan-rekan LSM dan Ormas di Lampung.
“Kami berharap dalam waktu 7 hari ke depan sudah memperoleh gambaran awal tentang peristiwa tersebut. Hasil investigasi itu akan kami serahkan kepada Mabes Polri, Komnas HAM, Komisi III DPR RI, dan instansi terkait lainnya guna ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku”, jelas Habib.
Posted with WP for BlackBerry.
