Gerindra: Jaminan Kesehatan Rakyat Tanggung Jawab Pemerintah

maiwanews – Gerindra mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perpu untuk membebaskan buruh dan rakyat dari premi pembayaran jaminan kesehatan sebab jaminan kesehatan bagi rakyat adalah merupakan tanggung jawab pemerintah bagi rakyat untuk memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia bermartabat.

Partai Gerindra juga meminta seluruh kader partai untuk senantiasa mendukung perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upahnya dan melaporkan segala tindakan pungli pada aparat hukum agar pelaku ditindak. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Arief Poyuono,S.E Minggu 4 November 2012 di Jakarta.

Menurut Poyuono, setiap pekerja berhak atas jaminan sosial, upah minimum harus dipandang sebagai sumber penghasilan bersih (take home pay) sebagai jaring pengaman (safety net) KHL dan tidak lagi dibebani oleh pembayaran premi jaminan sosial maupun jaminan kesehatan. Bagi kalangan buruh, kenaikan upah minimum tiap tahun amat dinantikan. Meskipun kenaikannya jauh dari harapan dan makin jauh dari standar hidup layak, setidaknya sedikit meringankan kesulitan hidup buruh di tengah semakin tingginya kebutuhan dan tekanan hidup.

“Upah minimum didefinisikan sebagai upah dengan memperhitungkan kecukupan pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan hiburan bagi pekerja serta keluarganya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan budaya tiap negara”, kata Poyuono. Ia menambahkan, pada prinsipnya, sistem penetapan upah minimum dilakukan untuk mengurangi eksploitasi atas buruh. Ini sesungguhnya berisi kewajiban pemerintah memproteksi buruh. Intervensi dan peran pemerintah dalam hubungan industrial adalah bentuk penguatan terhadap posisi tawar. Saat ini posisi tawar buruh terhadap pengusaha tidak seimbang.

Kepada kadernya di seluruh Indonesia, baik di eksekutif maupun legislatif, Poyuono mengatakan Partai Gerindra menghimbau untuk memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan buruh serta memberantas segala bentuk pungutan liar. (aso/pr)