Geliat Bank Pembangunan Islam di Wilayah Naga

Saat kunjungan kenegaraan di Timur Tengah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan pertemuan khusus dengan para pimpinan puncak Islamic Development Bank (IDB) di hotel Hilton, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (4 Februari 2013) pagi hari waktu setempat (atau sore hari waktu Indonesia). Salah satu komitmen penting yang dicapai adalah kesepakatan untuk membuka kantor IDB di Indonesia, dimana penandatanganan persetujuan itu akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2013.

Tentu saja, pembukaan kantor IDB di Indonesia menunjukkan pentingnya posisi Indonesia dalam kacamata strategis IDB. Fenomena ini merupakan indikasi nyata negara-negara Islam untuk mengimbangi dominasi naga-naga Asia Timur (China, Jepang, Korea) di Indonesia dan Asia Tenggara

IDB merupakan lembaga pembiayaan pembangunan multilateral yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, didirikan pada tahun 1973 oleh para menteri keuangan negara-negara Islam saat  pertemuan pertama Organization of Islamic Conference atau OIC (kemudian berganti nama menjadi Organization of Islamic Cooperation tetap dengan akronim yang sama). OIC sendiri merupakan lembaga yang disebut-sebut “mewakili suara dunia Islam” dalam politik internasional, meskipun pada dalam prakteknya visi untuk tampil dengan satu suara dunia Islam itu tidak pernah dapat diwujudkan.

Dalam wacana pembiayaan pembangunan multilateral di Asia Tenggara, World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF) adalah pemain utama. Lalu ada Asian Development Bank (ADB) untuk level regional.  Baik WB, IMF, maupun ADB semuanya didominasi negara-negara Barat serta negara-negara maju di Asia yang memiliki afiliasi nyata dengan hegemony Barat.

Sejak kelahirannya, IDB sebenarnya diperkirakan akan menjadi penyeimbang ekonomi politik global yang telah tampak timpang sejak dekade 1960-an.  Praktek liberal (yang dihasilkan dari kesepakatan Bretton Woods paska Perang Dunia II) dan kebangkitan neo-liberal melalui Washington Consensus di awal dekade 1980-an, ternyata tidak menjadi solusi jangka panjang bagi upaya menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan dunia.

Betul, mekanisme-mekanisme orientasi privatisasi memang menjadi pendorong melesatnya perekonomian dunia, menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kekayaan dunia itu berada di tangan segelintir orang-orang kaya saja (yang semakin lama cenderung semakin kaya).  Sementara milyaran lainnya penduduk dunia hidup dalam kemiskinan, dengan trend yang semakin miskin dari waktu ke waktu.

Dari sisi namanya, IDB jelas mengusung gagasan ekonomi syariah.  Kita semua mahfum, ekonomi syariah mendahulukan mashlahat ummat dan menyingkirkan agresivitas individual dalam praktek ekonomi.  Namun sayangnya, gagasan itu terasa begitu lambat memvirus.  Mungkin ini ada kaitannya dengan upaya aktif negara-negara Barat yang melihat Islam dan segala variannya sebagai ancaman, sehingga secara sistematis melakukan upaya membendung gagasan-gagasan yang mengandung anasir-anasir Islam di dalamnya.

Memang, sejak Huntington berbicara tentang Gelombang Ketiga Demokratisasi, negara-negara Barat mengalami semacam ketakutan terhadap Islam. Ya, semacam Islamo-phobia yang akut.

Sehingga, tidak mengherankan, jika setelah puluhan tahun berdiri, barulah IDB kesampaian untuk membuka kantornya di Indonesia, suatu negeri dengan penduduk mayoritas penganut Muslim terbesar di dunia.  Indonesia adalah anak manis kapitalisme Barat. Mantan Presiden Suharto yang membawa anak manis ini ke taman bermain kapitalisme, dan rejim-rejim pendahulunya terus merawatnya di taman itu.

Bagaimanapun, rencana kehadiran kantor IDB, sekali lagi, menunjukkan banyak hal. Tetapi satu hal yang nyata, negara ini mulai memainkan peran yang lebih berani dan mandiri.  Semoga, langkah itu akan menjadikan anak manis di taman bermain ini melihat dunia luar, dan berani mengatakan sesuatu yang berbeda…