Prabowo Pimpin Rapat Percepatan Pembentukan Koperasi Merah

maiwanews – Presiden Prabowo Subianto Kamis, 8 Mei 2025, memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat tersebut fokus membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai upaya strategis memperkuat ekonomi desa serta memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam keterangan pers seusai rapat menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih menunjukkan perkembangan signifikan. Hal tersebut didukung oleh terbitnya produk hukum terkait percepatan pembentukan koperasi.

“Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus,” ujar Zulkifli. Ia menjelaskan bahwa hingga Kamis (8/5) sore, telah terbentuk sebanyak 9.835 unit koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Zulkifli menjabarkan bahwa keberadaan koperasi bertujuan memangkas panjangnya jalur distribusi antara produsen dan konsumen. Koperasi juga dirancang untuk mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat seperti pupuk, tabung gas, serta menyalurkan berbagai bentuk bantuan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, koperasi akan menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk PT Pos Indonesia. Selain itu, koperasi akan difungsikan sebagai agen layanan keuangan melalui BRI Link dan BNI Link. “Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” ungkap Zulkifli.

Guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif, pemerintah membentuk Satuan Tugas Koperasi Merah Putih. Satgas ini diketuai oleh Menko Pangan, dengan wakil dari kalangan menteri serta pelaksana harian. “Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli.

Pemerintah menargetkan peluncuran resmi koperasi ini berlangsung secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional awal, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit sebesar Rp3 miliar per koperasi.

“Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar,” tegas Zulkifli.

Ia menambahkan bahwa dana tersebut bukan hibah, melainkan skema kredit usaha, akan dikelola secara profesional. Setiap koperasi akan mendapatkan pendampingan serta pembinaan agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

“Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” jelasnya.

Pemerintah berharap, melalui langkah konkret ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan sarana penguatan kemandirian masyarakat. Program ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak, rentenir, serta pinjaman daring ilegal. (z/BPMI Setpres)