maiwanews – DPR berencana menanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal dugaan korupsi Joko Widodo atau Jokowi.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon terkait laporan Rachmawati Soekarnoputri yang meminta penundaan pelantikan Jokowi arena dugaan terjerat kasus hukum.
Menurut Fadli Zon, pertanyaan tersebut merupakan salah satu agenda pertemuan dalam waktu dekat dengan kedua lembaga hukum dalam statusnya sebagai mitra kerja DPR.
“Salah satu agendanya memang mau menanyakan beberapa kasus karena kemarin ada laporan dari Rachmawati dan kawan-kawan,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Dijelaskan Fadli Zon, pemanggilan KPK dan Kejagung akan dilakukan sebelum pelantikan dilakukan pada 20 Oktober atau paling lambat akan dilakukan pekan ini.
Pemanggilan itu lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga dilakukan, salah satu agendanya adalah perkenalan termasuk membahas isu-isu lain.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri meminta penundaan pelantikan Jokowi karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus terlebih dahulu mengklarifikasi kasus hukum yang dikaitkan dengan dirinya.
Kasus yang dimaksud adik kandung Megawati Soekarnoputri itu adalah dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta, penyaluran dana pendidikan di APBD Solo, dan kepemilikan rekening di luar negeri.
