IDM: Penentuan Pimpinan Komisi III DPR Jangan Hanya Kedepankan Senioritas

maiwanews – Beberapa partai politik telah mengumumkan nama-nama kadernya untuk duduk di komisi III DPR. Partai-partai tersebut yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Komisi III ini membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan. Komisi ini menjadi salah satu sorotan utama oleh Indonesia Development Monitoring (IDM).

Direktur IDM, M.S. Bakhrie, S.H.,M.H., di Jakarta Rabu 22 Oktober 2014 mengatakan Komisi III memiliki arti penting karena disitulah dilakukan pembahasan masalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Dari nama-nama anggota komisi, IDM menganggap sudah bisa diperkirakan mengenai komposisi pimpinannya. Bakhrie menambahkan, biasanya dengan alasan senioritas, pimpinan komisi adalah anggota DPR dari periode sebelumnya.

Lebih lanjut Bakhrie mengungkapkan bahwa dari Partai Golkar ada Azis Syamsudin dan Bambang Soesatyo, dari Gerindra ada Desmon J Mahesa, dari PKS ada Aboe Bakar Al Habsyi. Tradisi mengedepankan senioritas dalam pemilihan pimpinan komisi dinilai bisa menimbulkan masalah serius. Tapi Bakhrie tidak menampik jika faktor senioritas bisa memberi dampak positif.

Politisi senior dan berpengalaman memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih dibanding juniornya. Tapi “senioritas buta” akan menjadi beban jika para senior ternyata bermasalah secara hukum. Bakhrie berharap agar parpol mempertimbangkan lebih matang agar pimpinan Komisi III tidak pernah bermasalah secara hukum. Beberapa nama dikatakan pernah dipanggil KPK terkait kasus kelas kakap. Memang secara hukum mereka belum tentu bersalah dalam kasus-kasus tersebut, namun jika mereka menjadi pimpinan Komisi III dikhawatirkan bisa terjadi konflik kepentingan.

Menurut Bakhrie, aspek akseptibilitas dan rekam jejak harus dipertimbangkan selain hanya faktor senioritas. Kedudukan pimpinan Komisi III sangat strategis, karena mereka akan mengkoordinir pelaksanaan fungsi-fungsi DPR sehari-hari. Semakin kuat atau semakian lemahnya gerakan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung dengan komposisi pimpinan Komisi III.

Partai-partai politik harus menyadari bahwa rakyat mengawasi proses politik di DPR. Mereka akan menilai apakah partai politik tertentu pro pemberantasan korupsi secara serius atau hanya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai jargon. Komisi III periode sekarang diharapkan bisa bahu membahu dengan lembaga pemberantasan korupsi terutama KPK guna menuntaskan agenda pemberantasan korupsi. (m011)