maiwanews – Perluasan wewenang Kantor Staf Presiden dengan terbitnya Perpres Nomor 26 Tahun 2015 sudah tepat, apresiasi terhadap kebijakan tersebut disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dasco Ahmad di Jakarta Selasa 3 Maret 2015. Menurutnya Presiden Jokowi (Joko Widodo) nampaknya ingin benar-benar memaksimalkan kerja lembaga-lembaga di ring satunya.
Dalam bahasa sederhana dengan erpres tersebut Jokowi ingin “tancap gas” dan memastikan visi dan misinya pada saat kampanye dahulu dapat diterjemahkan dengan baik sampai tingkat pelaksanaan teknis tanpa diganggu persoalan miskoordinasi dan miskomunikasi antar para pejabat sendiri.
“Terus terang selama ini memang ada keluhan di masyarakat soal kerja menteri-menteri kabinet kerja yang terkadang terkesan tidak terkoordinasi dengan baik. Beberapa Menteri bahkan saling mengumbar pernyataan atau pendapat yang berbeda di media massa mengenai satu hal yang sama”, kata Dasco.
Dengan perpres tersebut Kepala Staf Kepresidenan bukan lagi aksesoris yang hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Staf Presiden selain melaksanakan tugas tersebut, juga melaksanakan tugas strategis yaitu pengendalian program-program prioritas nasional.
Satu spirit yang ingin ditunjukkan Presiden Jokowi dengan menerbitkan Perpres tersebut adalah ia ingin orang-orang kepercayaannya seperti Luhut Pandjaitan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas, bukan sekedar mengandalkan kedekatan emosional.
Tebitnya Perpres tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara yang mengatur bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk pejabat-pejabat negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.
“Satu hal yang perlu kami ingatkan Presiden Jokowi harus belajar dari kegagalan SBY yang sebelumnya kurang berhasil mengimplementasikan konsep yang nyaris serupa di dua periode pemerintahannya”, jelas Dasco.
Pada waktu itu SBY mencoba meniru konsep West Wing di Amerika Serikat dengan menaruh orang-orang yang kritis yang sebenarnya cukup kredibel di lingkaran dalam Istana. Akan tetapi mantan-mantan aktivis pun seakan mengalami goncangan budaya alias culture shock yang membuat mereka terlalu banyak berkomentar secara informal dan merembet ke personal. Padahal, kalau mau meniru West Wing, seharusnya ‘manusia-manusia hebat’ itu lebih banyak bekerja di belakang layar.
Kami berharap agar Kantor Staf Kepresidenan dapat bergerak cepat merespon persoalan-persoalan penting yang terjadi belakangan ini seperti tidak stabilnya harga beras dan kisruh KPK Vs Polri yang ternyata belum juga selesai.
“Kantor Staf Kepresidenan harus bisa menjadi dirijen yang mensinergikan kerja-kerja institusi-institusi yang terkait dua masalah tersebut agar bisa bekerja dengan baik dan membawa hasil yang maksimal”, tutup Dasco. (m011)
