maiwanews – Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyai menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly belum mengeluarkan keputusan pengesahan pengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
Menurut Yorrys, Yasonna hanya mengeluarkan penjelasan bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai mengesahkan Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono.”Yasonna tidak memberikan keputusan, ” kata Yorrys di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).
Yorrys mengakui, putusan yang dikeluarkan oleh Yasonna beberapa waktu lalu hanyalah merupakan rekomendasi politik yakni hanya menerima Munas Golkar versi Ancol dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Partai Golkar dan memberi waktu seminggu untuk menyelesaikannya.
Seperti diketahui, perselisihan dua kubu di tubuh Golkar terlanjur sudah pada area yang terlalu dalam. Surat pengakuan Menteri Hukum dan HAM (Kemkumham) Yasonna Laoly terhadap kepengurusan Agung Laksono membuat suasaana jadi semakin panas.
Berdasarkan surat Yasonna tersebut, Kubu Agung Laksono beberapa kali melontarkan ancaman penggantian dan pemecatan terhadap pengurus Golkar daerah hingga pejabat di DPR RI yang tidak patuh terhadap kepengurusan hasil Munas Ancol.
Saat sedang berlangsung Rapat Konsolidasi Nasional Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di Puri Agung Hotel Sahid, terjadi penyerangan terhadap Ali Mochtar Ngabalin yang berbuntut saling lapor antara Ali dengan Yorrys di Polda Metro Jaya.
Terkait perselisihan kepengurusan Golkar, kubu Aburizal Bakrie hasil Munas Bali menyatakan akan menempuh jalur hukum di pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) maupun pengadilan umum melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.
Tak mau kalah, kubu Agung Laksono terus bergerak dengan melakukan safari politik ke sejumlah pimpinan partai politik (Parpol) termasuk rencana ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Melalui Yorrys Raweyai, mereka mengultimatum kubu Aburizal untuk tidak menggunakan atribut resmi Golkar.
Tidak sampai itu, kubu Aburizal Bakrie membawa kasus dugaan pemalsuan mandat sejumlah peserta Munas Ancol ke Bareskrim Mabes Polri. Terakhir, bersama Koalisi Merah Putih (KMP, kubu Aburizal menyatakan akan menggulirkan hak angket DPR untuk Menkumham Yasonna soal pengesahan kepengurusan baik Golkar maupun PPP.
Di saat rupiah makin terpuruk, harga beras yang sempat tak menentu, hingga tekanan politik Australia atas rencana eksekusi mati Duo Bali Nine, lalu ke mana “kerusuhan poltik” ini akan berakhir?
