Pembangunan Jalan Bulohseuma-Singkil Diharapkan Perhitungkan Kerugian Ekologi Aceh Selatan

maiwanews – Pembangunan Jalan Bulohseuma-Singkil sebagaimana dijanjikan Gubernur Aceh pada tanggal 4 September 2015 lalu merupakan satu langkah maju menyelesaikan permasalahan akses penduduk, namun perlu diingat oleh Pemerintah Aceh, Aceh selatan juga sedang di gempur oleh kegiatan pertambangan dengan luas mencapai 60 ribu hektar lebih, demikian disampaikan Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur Sabtu 5 September.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan HGU seluas 23 ribu ha lebih, kegiatan illegal logging, alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit, dan tingginya tingkat curah hujan. Artinya ada variabel yang harus analisis terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga bencana banjir, longsor tidak lagi menjadi langgana bagi Aceh Selatan. “Tentu kami mendukung setiap pembangunan yang memenuhi unsur hukum dan etika pembangunan, sehingga bukan karena ada kepentingan bisnis perkebunan sawit, pertambangan maupun kegiatan lain yang dapat menganggu ekosistem”, kata Muhammad Nur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Muhammad Nur menilai butuh kontruksi semacam jalan layang atau flay over yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari wisata, disamping biaya perawatan murah, jalan lebih tahan lama dan tidak jadi tanggul yang dapat menyebabkan Trumon-Singkil tenggelam. WALHI Aceh ingin memastikan sumber utama masyarakat Buloseuma yaitu madu terjaga dengan baik dari hasil sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Selain itu WALHI Aceh juga meminta Kehutanana, BKSDA, Pemda Aceh Singkil bersama Aceh Selatan menjaga komitmennya yang sudah ditanda tangani bersama pada tahun 2010 lalu menjaga Rawa Singkil dari kegiatan manusia yang menghancurkan fungsi rawa. WALHI Aceh meminta pemerintah Aceh untuk menghitung sebelum pembangunan dilanjutkan.

Secara geografis Aceh Selatan berada diketinggian diatas 500 kaki dari permukaan laut, jika salah mendesain pembangunan maka Aceh selatan tidak pernah bisa keluar dari ancaman akologis jangka panjang, tentu kami mengkhawatirkan kondisi yang akan dihadapi masyarakat Aceh Selatan jauh lebih parah dari kondisi yang didera salama ini atas kesalahan pembangunan dan perizinan menghancurkan kekayaan alam Aceh Selatan oleh industri besar.

WALHI Aceh berharap bersama masyarakat untuk dapat memastikan terlebih dahulu pembangunan yang dimaksud untuk kepentingan siapa, jika benar untuk akses masyarakat, maka tidak perlu ada peningkatan badan jalan, status peningkatan jalan Bulohseuma-Singkil mengindikasi akan ada pengangkut hasil tambang, perkebunan dan sebagainya. Sudah menjadi rahasia umum dimana pemerintah dengan mudah memberikan ruang dan menyediakan infastruktur untuk idustri besar perkebunan, pertambangan atas nama investasi ekonomi orang kaya. Kami khawatir niat baik membantu masyarakat jusru hanya kedok belaka. (m011)