Pilkada Serentak, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Tempat

maiwanews – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstrusikan para Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota hingga Camat agar tidak meninggalkan wilayah tugasnya.

“Kami mengeluarkan instruksi kepada gubernur, bupati, walikota sampai camat,  H-10 sampai H+7 tidak boleh pergi dari tempat kecuali sakit,” kata Tjahjo kepada wartawan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015) siang.

Selain kepada Kepala Daerah, Mendagri juga menginstruksikan kepada satpol PP untuk tidak cuti karena harus semua menjaga aset daerah, karena kepolisian sudsh terkonsentrasi menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sejauh ini kata Tjahjo, pihaknya setelah menggelar rapat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang pada prinsipnya terungkap bahwa semua siap menyelenggarakan Pilkada serentak.

Dari sisi anggaran lanjut Mendagri, sudah tercukupi kecuali tiga daerah ( 2 di Papua dan 1 di Sumatera) yang termin terakhirnya belum terpenuhi. Namun kata Mendagri, Pemerintah Provinsi sudah menyediakan dana jika sampai gubernur sulit untuk menghubungi bupati.

Sementara hasil rapat Menko Polhukam, Kejaksaan dan Kepolisian sambung Tjahjo, juga sudah menyurati pemda yang bersangkutan dan DPRD untuk tidak melakukan negosiasi ulang dan tidak melakukan transaksi lainnya karena sudah ditandatangani bersama antara DPRD, pemda dengan KPU dan Bawaslu.

Soal logistik Pemilu menurut Tjahjo, dari hasil pertemuan dengan TNI disepakati jika distribusi tanggal 5 Desember harus sudah sampai pada tingkat kecamatan. Jika ada kendala banjir, kendala laut yang ombaknya tinggi karena sejumlah daerah yang di luar pulau terluar katanya, TNI siap membantu.

Mendagri menegaskan, aparat di kementeriannya juga terbagi habis di 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, akan berada di lokasi Pilkada serentak pada H-2 sampai H+1, dan akan membantu jika ada permasalahan administrasi.

Mendagri mengaku optimistis Pilkada langsung ini tidak ada kendala kecuali ada bencana alam yang tidak memungkinkan terlaksananya pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 yang tinggal menghitung hari ini.