Abdul Hayat Undang “Stakeholder” Awasi Kebijakan Prioritas Nasional

maiwanews – Senin 25 Oktober 2021, Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekdaprov Sulsel), Abdul Hayat Gani, mengundang stakeholder untuk bersama-sama mengawasi kebijakan prioritas nasional baik provinsi maupun kabupaten terkait proyek kereta api Makassar-Parepare.

Abdul Hayat mengatakan, pemerintah provinsi adalah support sistem untuk kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Maka dari itu harus diadakan pertemuan seperti ini dan pertemuan dengan Staf Kepresidenan pun sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Dia menambahkan, tidak ada tawar-menawar untuk kepentingan publik karena NKRI harga mati.

Tetapi di dalam konsultasi publik ini ada proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan hasil. Karena dititik ini kita harus bicara secara demokrasi, yang berarti semua lapisan terlibat untuk bicara.

Sekdaprov Sulsel berharap persoalan-persoalan lahan yang ada dapat terselesaikan dengan kekuatan demokrasi ini. Dalam hal ini khususnya proyek kereta api Makassar-Parepare yang harus ada perencanaan yang disertai dengan konsultasi publik.

Karena proyek ini seluruh elemen turut mendampingi. Baik Kejati (Kejaksaan Tinggi) Sulsel, Pangdam Hasanuddin, Kapolda (Kepolisian Daerah) Sulsel dan pemerintah kabupaten serta seluruh elemen lainnya.

Abdul menjelaskan konsultasi publik ini untuk mempertemukan keinginan kebijakan nasional dengan masyarakat. Nawacita akan menjadi panduan disaat masyarakat terlibat langsung.

Hadirnya semua stakeholder  kita sama-sama menginginkan Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar tidak akan melewatkan kebijakan sentral  begitu saja.

Dia menambahkan, Pembangunan kota Makassar sudah berproses dan sudah jadi ikon untuk kota  dunia yang dibawah pimpinan Denny Pomanto. Disinilah pentingnya untuk melakukan demokrasi yang santun serta kearifan lokal untuk kepentingan bersama. (FL)