maiwanews – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Beka Ulung Hapsara meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas.
Hal diungkapkan Beka Ulung Hapsara saat menghadiri pertemuan dengan berbagai unsur Pemerintah di Puri Gedeh, Semarang Jawa Tengah pada Jumat (11/2). Beka ditunjuk oleh Komnas HAM untuk menghadiri pertemuan ini.
“Tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan, namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif serta berbasis sikap dan kebutuhan warga,” kata Beka dalam keterangannya.
Beka menyampaikan, Komnas HAM RI meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyiapkan konsep penyelesaian masalah dengan berorientasi terhadap kebutuhan warga Wadas dan meminta solusi yang diambil harus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Turut hadir pula Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajarannya dan tokoh NU KH Imam Aziz. Komnas HAM menerima penjelasan terkait perkembangan terkini situasi di Desa Wadas dan rencana penyelesaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Porsche Dominasi GP Long Beach 2025 dengan Kemenangan di Dua Kelas
Pemerintah Minta Apple Investasi di Indonesia $1 Miliar
Kadiv Administrasi Minta Jajarannya Siap untuk Masa Transisi
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Hadiri Pelantikan dan Pengarahan Sekjen Kemenkumham di Jakarta
Ditjen Imigrasi Gelar Kegiatan Penyelesaian Pagu Minus Anggaran Belanja Pegawai Satker Keimigrasian
