maiwanews – Partai Golkar yang sejak awal menginginkan Parliamentary Theshold (PT) atau ambang batas partai dapat menempatkan wakilnya di DPR minimal sebesar 5%, menegaskan kembali keinginan tersebut.
Menurut Idrus Marham, pertimbangan Golkar menetapkan ambang batas (PT) minimal 5% tersebut, didasari atas kepentingan strategis kehidupan bernegara.
“Itu angka minimal,” kata Sekretaris jenderal Partai Golkar Idrus Marham usai mengikuti sebuah diskusi yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat 13 Agustus 2010.
Apalgi, sudah tiga kali Pemilu digelar setelah Reformasi, menurut Idrus, masalah yang dihadapi selalu sama yakni sistem multipartai yang rumit. Menurutnya, setiap kali menjelang Pemilu, setiap itu pula Undang-undang Paket Politik direvisi.
Karena itu, lanjt Idrus, saatnya keadaan itu diubah. “Kita tidak ingin, disibukkan lagi dengan pembahasan revisi UU politik. Kalau begitu terus, berarti bangsa ini stagnan,” kata politisi asal bugis itu.
Karena itu, kata Idrus, Golkar menawarkan agar pembahasan sistem politik kita senantiasa berangkat dari format yang ideal, yakni penguatan sistem presidensial. Konsekuensinya adalah penyederhanaan sistem kepartaian.
“Kami tak ingin negara ini dikelola seperti mengurus organisasi kepemudaan. Saat munas, sibuk membahas AD/ART dan tata tertib,” kata mantan ketua umum KNPI itu mencontohkan.
