Bambang Hendarso Sedang Sakit Dibenarkan Istana

maiwanews – Misteri tentang keberadaan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) sepertinya mulai terkuak menyusul pembenaran dari pihak istana bahwa Kapolri memang sedang menderita sakit.

Pembenaran tersebut dilakukan setelah pihak Kapolri menyampaikannya ke pihak istana. “Saya dapat informasi beliau memang sakit,” kata Julian Aldrin.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha usai menghadiri upacara Hari Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Sabtu, 14 Agustus 2010.

Namun soal Kapolri sakit apa, tidak dijelaskan. Julian mengatakan, istana tidak tahu soal detail sakit apa yang dialami BHD. “Saya tidak tahu sakit apa. Tidak tahu sejak kapan,” kata Julian.

Simpang siur soal keberadaan Kapolri dimulai ketika akan berlangsung serah terima sejumlah jabatan yang digelar di Mabes Polri, ditunda tanpa penjelasan kecuali bahwa Kapolri dan Wakapolri sedang ada kegiatan di luar.

Sempat disampaikan oleh Edward Aritonang bahwa Kapolri dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun pernyataan Edward itu dibantah Juru Bicara SBY, Julian Aldrian Pasha.

Atas bantahan istana tersebut, Wakadiv Humas Mabes Polri Kombes I Ketut Untung Yoga Ana tetap bersikukuh bahwa Kapolri memang dipanggil SBY ke Cikeas.

Tidak hanya sampai di situ, penasihat Kapolri Kastorius Sinaga juga angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Kapolri sedang sakit sejah usai sahur dan akan kembali bertugas seperti biasa Senin.Pernyataan Kadiv Humas, kata Kartorius, adalah pernyataan normatif.

Pernyataan Kartorius itu langsung dibantah  Kadiv Humas Irjen (Pol) Edward Aritonang. Edrward memang membenarkan jika Kapolri ada di rumahnya, namun tidak sedang sakit.

Edward kembali mengulangi pernyataannya sebelumnya bahwa ketidakhadiran Kapolri dalam Sertijab kemarin, karena ada tugas internal.

Ketidakjelasan soal kondisi kesehatan seorang pejabat tinggi seperti Kapolri dinilai oleh Ketua Presidum Indonesia Police Watch, Neta S Pane sebagai bentuk ketidakprofesionalan istitusi kepolisian dalam mengelola sistem komunikasi publik.

Sebagian kalangan bahkan mengatakan bahwa kejadian tersebut mengingatkan pada cara-cara yang kerap dilakukan oleh penguasa Orde Baru.