AS Berencana Kirim 24 Helikopter Apache ke Korea Selatan

maiwanews – Amerika Serikat (AS) berencana mengirim 24 unit helikopter Boeing Apache AH-64 ke pangkalan di Korea Selatan awal Februari. Pengiriman heli serbu itu untuk membantu Seoul menghadapi ancaman dari Pyongyang, demikian disampaikan pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) hari Minggu.

Semua helikopter akan ditempatkan di Camp Humphreys, kata Kepala Divisi AS Kementerian Pertahanan Korea Selatan Kim Sung-min. Namun karena pengerjaan apron di Humphreys belum selesai, sebagian dari unit batalion Apache sementara akan ditempatkan di Pangkalan Udara Suwon, kata Kolonel Rob Manning (seorang tentara Amerika), pada pertemuan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Korea selatan.

Media menyebutan United States Forces Korea (USFK) dan Kemenhan Korsel menyatakan helikopter Apache tersebut akan menggantikan Bell OH-58 Kiowa. Helikopter Kiowa berfungsi untuk melakukan pengamatan dan pengintaian, saat ini dalam pelayanan USFK di semenanjung Korea.

Pihak AS menekankan komitmennya untuk menjamin keamanan Korea Selatan dan meningkatkan pertahanan bersama. Manning mengatakan, “Rotasi penyebaran helikopter Apache adalah demonstrasi kekuatan militer AS dalam melaksanakan komitmen keamanan dan secara signifikan akan memperkuat postur dan kemampuan pertahanan ROK-AS”.

Konstruksi Apache dibuat untuk mengatasi serangan berat, heli ini juga dilengkapi senjata perusak berat pada sasaran darat. Didesain untuk dapat beroperasi baik pada siang maupun malam hari, bahkan ketika cuaca buruk dan kondisi minim visibilitas.

Situasi di semenanjung Korea menjadi lebih panas selama beberapa bulan terakhir menyusul uji rudal balistik dan nuklir, serta peningkatan kehadiran militer Amerika di Korea Selatan.

Juli lalu Seoul dan Washington sepakat menempatkan sistem anti rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Seongju County Korsel. Sistem anti rudal THAAD didesain untuk mencegat rudal balistik jarak pendek dan menengah. Langkah ini dikritik oleh negara tetangganya, China dan Rusia, kedua negara tetangga menganggap kebijakan tersebut tidak pantas, bisa berdampak terhadap kepentingan negara-negara lain. (m012/Tasnim News Agency)