Bantuan Asing untuk Papua Harus Koordinasi dengan Pemerintah

maiwanews – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman di Jakarta Jum’at 24 Agustus 2012 meminta agar semua perusahaan asing di Papua berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam setiap kegiatan sosialnya di Papua.

Marciano memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan teguran keras kepada perusahaan-perusahaan asing di Papua jika tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia dalam menyalurkan bantuan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR), apalagi jika bantuan itu tidak tepat sasaran.

Letjen Marciano khawatir jika tidak dilakukan koordinasi, dana bantuan asing untuk Papua bisa salah sasaran. Tidak tertutup kemungkinan bantuan sosial jutru jatuh ketangan kelompok pengacau keamanan dan pendukung upaya melepaskan Papua dari Indonesia.

Sebuah kelompok di Papua mencoba melepaskan diri dari Indonesia, jika bantuan tersalurkan pada mereka, sama saja dengan menyuburkan kelompok tersebut. Menurut Letjen Marciano, semua bantuan harus tepat sasaran, jika bantuan tepat sasaran, maka pemerintah akan dimudahkan.

Upaya BIN dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan asing untuk Papua mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Menurutnya, bantuan-bantuan asing tersebut bisa saja jatuh ketangan kelompok tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

Hasanuddin menilai koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat adat di sana sudah relatif bagus. Meski masih ada kekurangan, namun Hasanuddin tidak menyalahkan lembaganya, karena kadang-kadang permintaan dari masyarakat sporadis dan tidak mungkin institusi, lembaga atau perusahaan menolak permintaan itu. (aso/VoA)