maiwanews – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengingatkan, sikap kritis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) harus dilakukan seimbang.
Menurut Djoko, kritik yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kontras selama ini cenderung hanya menyalahkan TNI dan Polri saja. Padahal kata Djoko, aparat TNI-Polri ada juga yang jadi korban pembunuhan warga.
“Aparat Polri, aparat TNI ditembaki, masyarakat yang dibunuh pelaku juga ada, Kontras dan Komnas HAM kok tidak ngomong juga,” kata Djoko Suyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 8 November 2011.
Djoko menyesalkan pernyataan-pernyataan yang langsung menuding Polri dan TNI melanggar hukum. Menurut Djoko, memburu pelaku kejahatan di Papua tidak seperti di kota besar lainnya seperti Jakarta dan Surabaya.
Djoko mencontohkan soal penembakan Kapolsek Mulia dan kasus Freeport. Kasus ini kata Djoko sedang ditangani, jangan terburu-buru menyebut aparat di lapangan yang sedang mencari penembak Kapolsek, telah melanggar HAM.
Terkait aparat TNI-Polri yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum Djoko menjelaskan, itu sudah ada penanganannya. Salah satunya disidang melalui pengadilan militer untuk TNI, dan pengadilan umum untuk aparat polisi.
