maiwanews – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo mengatakan, modus skandal IPO (initial public offering) PT Krakatau Steel lebih canggih dari skandal PT Bank Century.
Mantan anggota komisi keuangan DPR RI yang juga dikenal sebagai ekonom tersebut, mensinyalir ada beberapa pemain lama yang tampaknya bergerak lagi dalam kasus IPO Krakatau.
Menurutnya, cara kerjanya sangat canggih. “Permainannya di pasar modal lebih canggih ketimbang modus kasus Century,” kata Dradjad di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 4 November 2010.
Meski enggan menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, namun ia memastikan ada oknum pemerintahan dan pemain pasar yang terlibat. “Ya. Ada oknum-oknum pemerintahan dan pemain pasar,” kata Drajad.
Menurutnya, dari data-data yang diperoleh, para oknum elite politik tersebut hanya bermain sendiri-sendiri. “Mungkin semacam minta jatah-jatah sendirilah. Ini bukan secara sistematis terorganisir antarmereka,” kata Drajad.
Sebab, menurutnya, kalau dilakukan secara terorganisir, mudah terlacak karena akan kelihatan di pemesanannya.
Terkait itu, lanjut Drajad, PAN yang dipimpinnya akan mengejar perbaikan hingga tuntas, jangan sampai terulang penjualan aset negara kepada asing dengan harga murah.
“Itu merupakan pesan dari Amien Rais sebagai Ketua Majelis Pembina (Pertimbangan) PAN kepada saya,” kata pria yang dikenal dekat dengan Amien Rais itu.
Namun Drajad menegaskan, isu yang digulirkan ketua MPP PAN Amien Rais di Yogyakarta beberapa hari lalu itu, tidak untuk mengincar ‘Cikeas’ atau orang dekat Presiden SBY.
“Memang tidak ke arah sana. Datanya tidak ada yang mengarah ke Cikeas sama sekali,” kata Drajad yang mengaku memiloki data lengkap soal skandal IPO Krakatau itu.
Menurutnya, Amien hanya ingin jangan terjadi lagi penguasaan aset nasional oleh pihak asing sebagaimana pernah terjadi pada Indosat. “Yang disasar Pak Amien pihak asing,” tegas Dradjad.
Dradjad juga membantah pernyataan Amien dilatarbelakangi oleh kekecewaan elite politisi PAN yang tidak kebagian saham. Menurutnya, PAN tidak ada yang ikut dalam pemesanan saham KS, PAN tidak cukup kaya untuk beli besar-besaran.
Apalagi, lanjut Dradjad, posisi Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian, menjadi alasan lain mengapa PAN tidak mungkin ikut bermain saham.
“Apalagi ketum (juga) menko perekonomian, mudah sekali dijadikan saaran tembak. Ini seperti sudah jadi garis partai, tapi tidak tertulis,” kata Dradjad.
