maiwanews – Di balik kisruh APBD DKI antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD, dinilai ada kepentingan besar. E-budgeting yang diusung Ahok diduga salah satunya untuk mengamankan proyek raksasa Giant Sea Wall.
“Ada analasis, Ahok ribut di wilayah kecil (APBD) untuk mengamankan wilayah yang sesungguhnya yaitu Giant Sea Wall,” kata Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Muhamad Hatta Taliwang di Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Menurut Hatta Taliwang, proyek raksasa Giant Sea Wall itu tidak tercantum dalam pembahasan sebelumnya antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi DKI. Namun kata dia, dalam e-budgeting yang disampaikan Ahok ke Kemendagri, proyek Giant Sea Wall justru muncul.
Dikatakan Hatta Taliwang, substansi yang disembunyikan Ahok dalam kisruh APBD DKI adalah proyek Giant Sea Wall, dimana proyek raksasa itu melibatkan pengusaha besar, pemilik modal besar, dan konspirasi kapitalis besar mancanegara.
Di sisi lain lanjut Hatta, melalui e-budgetting itu pula para pemilik modal besar dengan mudah meneropong di mana saja terdapat proyek besar di DKI karena dalam e-budgeting itu semua terdapat rinciannya, seperti proyek monorel.
Karena itu Hatta Taliwang mendorong agar ditelisik lebih jauh siapa pihak asing yang bermain di pusaran proyek-proyek tersebut dengan memanfaatkan APBD yang strategis melalui mekanisme e-budgeting.
Hatta Taliwang menengarai, pihak-pihak asing yang ikut bermain dengan memanfaatkan e-budgeting diantaranya dari Cina, Jepang, serta konsorsium dari Filipina.
