Irak Tangguhkan Rencana Pembelian Senjata dari Rusia

maiwanews – Irak menangguhkan rencana pembelian senjata dari Rusia senilai 4,2 miliar dolar. Penangguhan kesepakatan diambil menyusul adanya dugaan korupsi dalam proses jual beli senjata kedua negara.

Juru bicara Perdana Menteri Irak, Ali Moussawi, kepada televisi pemerintah mengatakan Perdana Menteri Maliki memutuskan akan mengkaji lagi kesepakatan pembelia senjata dengan Rusia setelah mengetahui adanya dugaan penyuapan da korupsi. Komisi paerlemen Irak sedang menyelidiki keterlibatan pejabat Irak dan Rusia.

Perdana Menteri Maliki memutuskan akan merundingkan lagi perjanjian itu dengan Rusia, termasuk jenis, harga, dan jumlah senjata. Anggota parlemen Sabah al-Saadi mengatakan kepada wartawan sejumlah besar dana mungkin telah dikorupsi dari perjanjian bernilai 4,2 miliar dolar itu.

Saadi mengatakan tidak satupun rincian kesepakatan itu dibeberkan secara resmi, namun jumlah korupsi dari perjanjian pembelian senjata itu mungkin mencapai 190.000 dolar. Saadi menambahkan skandal ini dan skandal-skandal lainnya bisa mengakibatkan mundurnya pemerintah, karena Perdana Menteri Maliki sendiri menandatangani kesepakatan tersebut.

Di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin memecat menteri pertahanan dan panglima angkatan bersenjata minggu lalu atas tuduhan tindak korupsi.

Penjabat Menteri Pertahanan Irak Sa’adoun al Duleimi membantah adanya korupsi dalam perjanjian jual beli senjata karena belum ada pembayaran dan penandatanganan kontrak. Dulemi ikut dalam delegasi Irak di Moskow saat disepakati pembelian senjata.

Dalam koferensi pers di Baghdad hari Sabtu Dulemi mengatakan bahwa musuh-musuh Perdana Menteri Maliki berusaha menggagalkan perjanjian pembelian senjata dengan Rusia karena mereka menginginkan negara itu tetap lemah. Ia mengatakan Irak sepakat membeli sebagian senjatanya dari Rusia, sehingga tidak bisa didikte oleh negara manapun.

Surat kabar Arab Asharqalawasat memberitakan hari Sabtu, kepala Komisi Integritas Parlemen Irak mengirim memo kepada Perdana Menteri Maliki, meminta agar kesepakatan pembelian senjata itu dibatalkan. Ia bersitegas, Perdana Menteri Maliki tidak punya kewenangan untuk menyepakati pembelian seperti itu tanpa persetujuan parlemen, dan laporan penyuapan perlu diselidiki. (aso/VoA)