maiwanews – DPR tidak henti-hentinya membuat kontroversi soal penggunaan uang negara. Belum selesai kontroversi soal rencana pembangunan gedung DPR Rp 1,5 Triliun, kini muncul dana daerah pemilihan (dapil) Rp 15 miliar per orang. Dana yang juga disebut dana aspirasi itu, jika disetujui, akan menguras uang negara Rp 8,3 triliun.
Meskipun ditentang oleh banyak pihak, Patai Golkar yang memprakarsai dana dapil tersebut, tetap ngotot dengan ide yang juga didukung Partai Demokrat itu. Bahkan, politisi dari Partai Golkar Harry Azhar Azis mengancam, bahwa jika penolakan yang disampaikan Hatta merupakan sikap resmi pemerintah, maka pembahasan RAPN 2011 terancam deadlock.
Badan Anggaran DPR mengagendakan pembahasa usul tersebut mulai 8 Juni mendatang. Usulan dana aspirasi kontroversi itu akan menjadi masukan untuk Rancangan APBN 2011.
Penolakan datang dari sejumlah elemen masyarakat. Dari partai politik, bukan hanya dari partai non-koalisi seperti Gerindra, penolakan juga datang dari intern koalisi sendiri seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PAN.
Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Meno Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya mengatakan bahwa dana dapil itu tidak perlu, karena menurutnya, program dan dana pembangunan sudah dialokasikan dalam rencana pembangunan pemerintah.
Dari elemen masyarakat, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, DPR sebaiknya tak melanjutkan usulan dana aspirasi tersebut.
Karena menurutnya, nanti yang adi korban adalah institusi DPR. “Kalau tidak direspons dengan baik oleh masyarakat, jangan dilanjutkan. Kasihan DPR-nya. Mumpung ini belum gagasan final. Niat baik ini dibatalkan saja. Sepertinya berat untuk dilanjutkan,” kata Sebastian di sebuah acara di Jakarta, Sabtu, 5 Juni 2010.
Jika dana dapil itu terealisasi, di samping akan menyalahi mekanisme penggunaaan anggaran, juga berpotensi memunculkan persoalan pelik lain saat pemilu. Karena akses anggaran itu tentu dipegang oleh anggota DPR sekarang. Sementara calon legislatif (caleg) lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, tentu harus “gigit jari.”
