maiwanews – PP Muhammadiyah mengingatkan kepada aparat kemanan, khususnya kepolisian RI di Papua, agar lebih berpihak kepada rakyat dalam menangani kasus pemogokan karyawan PT Freeport Indonesia.
Hal itu diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin terkait tewasnya warga Papua saat karyawan Freeport menggelar demo. Warga tersebut tewas akibat terkena peluru aparat yang diturunkan mengamankan aksi mogok karyawan perusahaan itu.
“Janganlah kemudian, Polri khususnya, dengan senjata yang dibeli dengan uang rakyat, tapi justru kemudian mengorbankan rakyat,” kata Din di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu 2 November 2011.
Menurut Din, pendekatan keamanan yang bersifat militeristik oleh aparat kepolisian dalam mengamankan sebuah aksi unjuk rasa seperti yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu itu, sudah bukan masanya lagi.
Din menyarankan agar dalam menangani aksi demo, termasuk yang sudah mengarah ke tindak kekerasan, pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif, bukan kekerasan. Apalagi sampai mengorbankan jiwa.
Terkait keberadaan Freeport, Din berpendapat, kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asal Amerika tersebut harus ditinjau ulang karena dinilai tidak menguntungkan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
“Kita desak untuk ada penataan kembali terhadap kontrak karya-kontrak karya. Janganlah kita bertekuk lutut pada kapitalisme global,” kata Din.
